Menyalurkan kredit konsumtif ke captive market menjadi zona nyaman bagi BPD. Namun, agar ekonomi daerah bergerak lebih cepat, aliran kredit produktif harus ditingkatkan, terutama ke sektor-sektor yang mempunyai daya dongkrak tinggi terhadap PDRB.
Sumber : Istimewa
Dengan total aset nyaris menembus Rp1.000 triliun, industri bank pembangunan daerah (BPD) berkontribusi penting bagi perekonomian, khususnya ekonomi daerah. BPD juga menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) yang paling “seksi”. Industri ini menggenggam pangsa aset terbesar dari seluruh BUMD.
BPD juga menjadi mesin penghasil laba bagi pemerintah daerah (pemda). Mayoritas keuntungan BUMD di setiap daerah disumbang oleh BPD. Porsinya bervariasi, tapi ratarata di kisaran 70% hingga 95%. Contohnya, Bank BJB, yang pada 2020 meraih laba Rp2,24 triliun atau setara 84% dari total laba 88 BUMD yang ada di Jawa Barat.
Di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pun, BPD mampu memperlihatkan daya tahan luar biasa. Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang juga Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, mengungkapkan, selama pandemi BPD memainkan peran vital dan berkontribusi signifikan dalam menjaga ekonomi daerah. BPD menjadi tulang punggung ekonomi daerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Bankbank daerah juga menjadi mitra strategis dalam mendorong pengusaha lokal pulih dari tekanan pandemi.
“BPD menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Dengan dukungan penuh dari stakeholder dan sinergi yang senantiasa kita lakukan antarBPD maupun BPR yang ada di wilayahnya. Kita berhasil mempertahankan integritas dan kepercayaan masyarakat. Dan, berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional,” ujar Yuddy dalam “The Asian Post The Best Regional Champion 2024: Agility BUMD Keuangan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi” yang dihelat The Asian Post bersama Infobank di Bali, Mei lalu.
Pascapandemi, Asbanda mendorong seluruh anggotanya untuk berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. BPD harus menjadi garda terdepan untuk menggerakkan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Caranya, dengan terus melakukan inovasi dan menghadirkan solusi inovatif bagi nasabah. Termasuk, menyalurkan kredit dengan pricing yang kompetitif bagi pengusahapengusaha dan sektorsektor terdampak pandemi. Dengan begitu, pelaku usaha bisa bangkit, dan ekonomi daerah kembali menggeliat.
Industri ini sebenarnya mempunyai kapasitas untuk berkontribusi lebih optimal bagi perekonomian daerah. Sebut saja melalui fungsi intermediasi, terutama penyaluran kredit produktif. Hanya, kontribusi BPD terhadap perekonomian daerah, khususnya melalui penyaluran kredit produktif, mencakup kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi, porsinya belum begitu besar.
“BPD menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Dengan dukungan penuh dari stakeholder dan sinergi yang senantiasa kita lakukan antar-BPD maupun BPR yang ada di wilayahnya. Kita berhasil mempertahankan integritas dan kepercayaan masyarakat. Dan, berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional,” Yuddy Renaldi, Ketua Umum Asbanda & Direktur Utama Bank BJB.
OJK mengakui andil besar industri BPD dalam men[1]dorong perekonomian. Regulator juga terus mendorong industri ini untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah. Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, menegaskan bahwa ruang industri BPD untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi maksimal sangat ter[1]buka. BPD dapat meningkatkan fungsi intermediasinya, termasuk dengan memperbesar porsi kredit produktif dan melakukan pembinaan serta pendampingan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BPD juga sangat berperan dalam upaya bersama meningkatkan literasi keuangan masyarakat daerah.
“Kami melihat bagaimana BPD-BPD ini menyokong perekonomian daerah, misalnya melalui pemberian kredit kepada UMKM. Juga, ada TPAD di daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ini juga sangat baik. Di sini sinergi yang luar biasa karena kami benarbenar masuk ke daerah, memetakan apa permasalahanpermasalahan masyarakat di daerah. Dan, kami punya program dengan apa yang disebut kredit pembiayaan melawan rentenir yang banyak disupport BPD. Kemudian, kami punya generik model pembiayaan untuk petani, nelayan, itu luar biasa,” ujar wanita yang akrab disapa Kiki ini di kesempat[1]an yang sama.
Sesuai dengan naturenya, BPD memang mempunyai captive market di kalangan aparatur sipil negara (ASN) daerah masingmasing. Potensi segmen ini menarik, apalagi bagi BPD di daerahdaerah yang memiliki banyak ASN.
Sebagian BPD mungkin merasa nyaman mengandalkan pertumbuhan dari captive market dan kredit konsumtif. Apalagi, segmen captive risikonya lebih rendah. Namun, tak sedikit pula yang berani keluar dari zona nyaman, dengan memperkuat positioningnya di luar captive market. Sebagai agen pembangunan daerah, BPD didorong memaksimalkan peran, termasuk melalui penyaluran kredit produktif agar ekonomi daerah lebih menggeliat.
Bank BPD Bali menjadi salah satu yang cukup gencar menyalurkan kredit ke sektor produktif. Menurut I Nyoman Sudharma, Direktur Utama Bank BPD Bali, pihak[1]nya memang fokus pada UMKM, sektor yang menjadi keBkuatan ekonomi Bali. Produk domestik regional bruto (PDRB) Bali ditopang sektor pariwisata, berikut bisnis UMKM turunannya. Tak heran bila kredit ke sektor UMKM di bank ini tumbuh solid. Pangsanya pun cukup besar, yakni 50,04% terhadap total kredit Bank BPD Bali per April 2024. Dukungan struktur DPK yang baik dengan porsi dana murah (CASA) sebesar 68%, membuat BPD ini mampu membiayai kredit UMKM dengan bunga kompetitif, single digit.
“Ini menjadi komitmen kami kepada pemegang saham. Karena Bali adalah industri kreatif, industri pariwisata dan turunannya UMKM ini yang menjadi fondasi dasar kami. Berdasarkan penggunaan, kredit sektor produktif kami mencapai 55%, sisanya konsumer. Mungkin agak berbeda dengan di tempat lain,” ujarnya kepada Infobank.
Ia juga mengakui, Bank BPD Bali memang harus men[1]cari sumber pertumbuhan baru di luar ASN. Apalagi, jumlah ASN di Bali tidak besar.
Adapun, di daerah dengan jumlah ASN besar, porsi kredit konsumtifnya bisa jadi lebih besar. Misalnya, di Jawa Timur ( Jatim), daerah dengan jumlah ASN terbesar di Indonesia, yakni sebanyak 365.512 orang per 2023. Tahun lalu, pangsa kredit konsumer di Bank Jatim sebesar 55,44% terhadap total kredit yang mencapai Rp54,58 triliun. Pangsa itu di luar kredit korporasi, komersial, dan kredit menengah hingga mikro.
Posisi kedua daerah dengan ASN terbanyak ditempati Jawa Tengah ( Jateng), yakni 336.097 orang. BPD milik Pemda Jateng, yakni Bank Jateng, tahun lalu menyalurkan kredit sebesar Rp57,92 triliun, dan 61,19% (setara dengan Rp35,44 triliun) di antaranya mengalir ke sektor kon[1]sumtif. Sementara, Bank BJB yang beroperasi di daerah dengan jumlah ASN terbesar ketiga, yakni 327.676 orang, tercatat membukukan kredit Rp116,64 triliun, dengan 42,81% di antaranya mengalir ke segmen konsumer.
BPD juga menjadi mesin penghasil laba bagi pemerintah daerah (pemda). Mayoritas keuntungan BUMD di setiap daerah disumbang oleh BPD. Porsinya bervariasi, tapi ratarata di kisaran 70% hingga 95%. Contohnya, Bank BJB, yang pada 2020 meraih laba Rp2,24 triliun atau setara 84% dari total laba 88 BUMD yang ada di Jawa Barat.
