Presiden Prabowo Subianto adalah pemimpin politik yang punya jejak kepemimpinan bidang militer dan dunia bisnis. Kepercayaan yang diraihnya menjadi nyata apabila Prabowo sebagai pemimpin berhasil mewujudkan janjinya seperti menekan kebocoran keuangan negara dan mewujudkan pemerintahan bersih. Setelah membentuk kabinet yang gemoy dan boros yang membuat publik ragu, akankah dia menerapkan sistem meritokrasi untuk mengevaluasi para menteri dan pejabat di pemerintahan guna menjaga kepercayaan publik? Target swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi 8% bakal tercapai?
RAKYAT Indonesia memiliki pemimpin baru: Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subian to dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, yang dilantik pada 20 Oktober 2024. Pidato pertamanya sebagai presiden Republik Indonesia berkobar-kobar. Visinya jelas. Gamblang. Tanpa basa-basi. Ada empat pesan atau pelajaran yang bisa diambil dari tampilnya Prabowo Subianto sebagai presiden dan apa yang disampaikannya dalam pidato.
Satu, pentingnya visi yang jelas bagi seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, Prabowo ingin membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dan energi dalam waktu empat sampai dengan lima tahun ke depan. Dia juga ingin menghilangkan kemiskinan ekstrem agar semua rakyat bisa menikmati kemerdekaan atau hasil pembangunan ekonomi dan kekayaan alam Nusantara.
Dua, pentingnya keberlanjutan (sustainability). Kendati dia dipilih langsung oleh rakyat, Prabowo memosisi kan diri sebagai suksesor Jokowi yang meng-endorse-nya secara langsung dalam ajang pemilihan presiden (pilpres) awal 2024. Dalam sejarah politik Indonesia, baru kali ini transisi kepemimpinan politik berjalan mulus. Sebelum resmi terjadi pergantian kepemimpinan, orang-orang Prabowo sudah masuk lebih dulu ke kabinet Jokowi. Begitu Prabowo menyusun kabinet baru, beberapa menteri Jokowi pun masuk di dalamnya.
Tiga, pentingnya kemauan yang kuat seorang pemim pin untuk mewujud kan visi tersebut dan mengemukakan masalah-masalah yang ada secara terbuka. Prabowo dengan gamblang mengatakan masalah-masalah yang bakal menghambat terwujudnya visi tersebut, seperti yang selama ini terjadi. Salah satunya, tingginya kebocoran anggaran akibat tindak korupsi, baik dilakukan oleh para pemimpin politik maupun ja jaran eksekutif di pemerintahan yang berkolusi dengan pengusaha nakal.
Empat, pentingnya nilai-nilai (values) dari seorang pemimpin yang akan menentukan perilaku seluruh anggota timnya. Values yang ingin dikembangkan Prabowo adalah pemimpin harus bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya. “Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam semua tingkatan, pekerjaan kita harus untuk rakyat, bukan kita bekerja untuk diri sendiri, bukan kita bekerja untuk kerabat kita, bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat,” tegasnya. Dia juga melarang jajaran di pemerintahannya melaku kan korupsi dan akan menindak tegas mereka yang melakukannya dengan penegakan hukum.
Setiap pemimpin memiliki gaya dan karakter kepemimpinan sendiri-sendiri. Para menteri harus menerima kenyataan tentang karakter kepemimpinan Prabowo Subianto yang ber beda dengan Jokowi. Presiden Prabowo adalah pemimpin politik yang punya jejak kuat dalam kepe mim pinan bidang militer dan dunia bisnis. Presiden yang pernah menjadi jenderal Kopassus ini pun menggembleng para menterinya selama tiga hari di Lembah Tidar, Magelang. Tujuannya, untuk menambah pembekalan, membangun koordinasi antarkementerian, serta membangkitkan rasa patriotisme dengan mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan.
Para menteri juga harus menerima kenyataan tentang rekam jejak Prabowo yang sudah lama berkiprah di dunia bisnis. Setelah terlempar dari karier militer pada 1998, dia berkecimpung di bisnis, mengikuti sang adik, Hashim S. Djojohadikusumo, yang sudah menjadi pebisnis sejak 1978. Pada 2014, Prabowo membeli Kiani Kertas senilai Rp1,8 triliun, perusahaan milik Bob Hasan yang kreditnya macet di Bank Mandiri kemudian diambil alih negara. Kendati Kiani Kertas yang kemudian diubah menjadi Kertas Nusantara kurang berhasil, Prabowo yang kemudian beralih ke bisnis lain sudah terbiasa menerapkan sistem meritokrasi atau penilaian berbasis kinerja dan rewards and punishment. Apalagi, dia adalah bagian dari keluarga yang intelek, yaitu Soemitro Djojohadikusumo, yang tentu sangat kental dengan sistem meritokrasi.
Pada rapat paripurna kabinet perdananya, 23 Oktober 2024, Prabowo pun memberikan instruksi sebagaimana pemimpin bisnis yang berorientasi pada hasil. “Kalau Anda tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan. Kita segera ganti,” tegas Prabowo kepada para menterinya. Ada pesan tentang pentingnya kompetensi dan integritas bagi orang yang memiliki jabatan penting. “Segera bekerja dan membangun tim. Bergerak cepat menjalankan program yang ada. Jaga kekayaan negara dan tidak boleh ada yang melakukan korupsi,” tegasnya pula.
Namun, yang menjadi tantangan adalah ketika Prabowo menjadi pemimpin politik. Dalam lanskap dan budaya berpolitik di Indonesia, tidak mudah bagi pemimpin menerapkan sistem meritokrasi. Sebab, pengangkatan jabatan semua menteri atau lembaga publik tidak bisa berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan integritas sepenuhnya. Ada faktor suka atau tidak suka (like and dislike), teman atau bukan teman, dan berada di barisan pendukung atau tidak.
Selain jabatan menteri, penempatan pengurus badan usaha milik negara (BUMN), terutama komisaris, pun lebih bersifat untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang lebih bersifat politik dan bukan kepentingan ekonomi. Hal itu terlihat dari banyaknya figur yang bukan berlatar bankir atau ahli ekonomi yang duduk di kursi komisaris bank BUMN. Parpol yang menitipkan kader-kader atau relawannya untuk menda pat kan jatah di kursi komisaris perusahaan BUMN sudah menjadi fenomena sejak lama. Perombakan pengurus BUMN yang sudah dilaku kan mulai Agustus lalu kabarnya akan makin masif hingga akhir tahun untuk menempat kan orang-orang yang berjasa mendukung kemenangan Prabowo-Gibran pada pilpres, awal tahun ini.
Maka, keraguan publik pun muncul ketika Prabowo mengumumkan Kabinet Merah Putih yang “gemoy” alias “obesitas.” Kabinet zaken atau disebut pula kabinet karya atau kabinet ahli, yang sebelumnya menjadi wacana atau akan dibentuk pemerintahan Prabowo-Gibran, ternyata hanya basa-basi. Jika jumlah menteri pada pemerintahan Jokowi hanya 34 menteri, pada pemerintahan Prabowo justru membengkak menjadi 48 menteri. Itu belum ditambah 56 wakil menteri dan 5 ketua lembaga negara. Lalu ada lagi badan-badan baru, sehingga jumlah pejabat tinggi yang mengisi kursi pemerintahan mencapai 137 pejabat.
Jumlah anggota kabinet Prabowo yang gemuk ini mengingatkan kita pada Kabinet Dwikora II di akhir masa Orde Lama yang jumlahnya mencapai 132 menteri atau disebut Kabinet 100 Menteri. Menurut catatan Biro Riset Infobank (birI), jumlah menteri di Kabinet Merah Putih itu merupakan yang terbanyak di Asia Pasifik, bahkan di dunia. Tiongkok yang berpenduduk 1,4 miliar hanya punya 21 kementerian dan lembaga. India yang berpenduduk 1,4 miliar cuma memiliki 30 kementerian dan lembaga. Amerika Serikat yang berpenduduk 346 juta cuma punya 15 kementerian dan lembaga.
Ada potensi inefisiensi dari kabinet super gemuk ini. Menurut Center of Economic and Law Studies, kabinet Prabowo berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama lima tahun ke depan. Itu belum termasuk beban belanja barang dari pembangunan gedung dan fasilitas kantor. Selain itu, ada tantangan koordinasi dan kekhawatiran menyulitkan investor karena adanya tumpang tindih kebijakan. Alhasil, pengumuman anggota kabinet baru pada 20 Oktober 2024 itu tak membuat investor bergairah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak datar atau menurun dari 7.760,06 pada pembukaan 21 Oktober 2024 menjadi 7.694,66 pada 25 Oktober 2024 atau saat tulisan ini dibuat.
Menurut Burhanuddin Muhtadi, akademisi dan pengamat politik, pembentukan kabinet dengan postur dan nuansa akomodasi politik yang terlalu besar mulai menurunkan kepercayaan publik. “Kabinet yang gemuk menjadi pertanyaan pasar, apalagi alokasi untuk menteri-menteri dari partai politik begitu besar. Ini yang membuat investor masih wait and see, dan arus modal masuk belum terlihat,” ujarnya dalam acara “Indonesia Industry Outlook 2025” pada 23 Oktober 2024.
Selain obesitas, Kabinet Merah Putih dipenuhi figur politisi dan titipan partai politik (parpol). Dari 48 menteri, 23 menteri berasal dari parpol, di mana 6 orang di antaranya adalah ketua umum parpol. Gemuk nya jumlah menteri dan membeluda knya politisi dari parpol membukti kan bahwa Prabowo berusaha meng akomodasi parpol-parpol pendukungnya. Bahkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang notabene parpol pendukung lawan tanding Prabowo di pilpres, juga diajak untuk menjadi bagian dari pemerintahan.
Kabinet yang mengakomodasi kepentingan politik sudah biasa terjadi sejak era reformasi. Menurut data The Asian Post Research, komposisi menteri yang berasal dari parpol rata[1]rata sekitar 50%. Paling banyak adalah pada periode pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang sebanyak 59%, lalu pemerintahan Jokowi periode kedua sebanyak 56%, kemudian pemerin tahan B.J. Habibie sebanyak 40%. Paling sedikit di pemerintahan Megawati Soekarnoputri, yang hanya sebanyak 36%. Karena budaya politik dan birokrasi yang korup, maka ide-ide besar untuk memajukan Indonesia pun tidak terwujud.
Karena faktor politik juga ada gap dari cita-cita besar Prabowo untuk Indonesia dengan apa yang dilakukan pada dua hari pertama memimpin. Presiden ingin mempercepat layanan birokrasi di tengah tekanan fiskal, tapi malah menambah kursi-kursi birokrasi. Presiden memiliki reputasi sebagai pemimpin militer dan bisnis yang berbasis meritokrasi, tapi justru menjalankan sistem mediokrasi dengan mengakomodasi banyak politisi dan titipan parpol.
Padahal, Prabowo mengantongi modal politik yang kuat dengan dukungan 470 kursi atau 81% di 580 kursi legislatif. Terlepas dari tudingan kecurangan oleh lawan politik, Prabowo yang memenangkan 58,59% suara dalam pilpres telah mengantongi kepercayaan yang tinggi dari rakyat Indonesia untuk menjadi pemimpin negeri. Sebagai kepala negara, Prabowo memiliki kekuasaan untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai-nya. Ambisinya sama dengan apa yang menjadi harapan rakyat. Menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, swasembada pangan dan energi, menghilangkan kemiskinan ekstrem, dan membentuk pemerintahan yang bersih.
Prabowo masih punya kesem patan untuk membangun satu keyakinan publik, setelah pembe ntukan kabinet super gemuknya membuat sebagian kalangan tak berani berharap lebih. Keraguan publik perlu dijawab oleh Presiden Prabowo dengan membuat quick wins yang tidak populer bagi para pejabat di pemerintahan. Tindakan nyata untuk membangun keyakinan harus dilakukan setelah Prabowo menyat akan akan membangun pemerintahan yang bersih dan melarang para pejabatnya melakukan korupsi.
Menurut Biro Riset Infobank, untuk mencegah kebocoran keuangan negara, baik dari sisi penerimaan maupun belanja, Presiden Prabowo perlu melakukan empat langkah ini sebagai bentuk komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih.
Satu, mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengembali kan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerin tahan Jokowi nyata-nyata telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK yang dilakukan pada 2019. Jokowi yang berjanji akan mengeluarkan perppu pun ingkar janji sampai lengser dari kursi presiden.
Dua, mengeluarkan Perppu yang mewajibkan semua pegawai pemerintah dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar dan bisa diperiksa bukti kewajarannya kemudian bisa disita hartanya apabila tidak bisa dibuktikan kewajarannya. Perppu bisa menjadi jalan keluar untuk merevolusi mental para penyelenggara negara yang tidak dikenai sanksi hukum serta belum ada undang-undang (UU) pembuktian terbalik.
Tiga, membuat peraturan melalui menteri keuangan yang mewajibkan audit tahunan semua perusahaan yang berpeluang melakukan transfer pricing diaudit oleh auditor eksternal untuk mendapatkan status “wajar tanpa syarat”. Hal itu akan menutup kebocoran penerimaan negara sehingga neraca transaksi berjalan dan APBN akan positif, cadangan devisa meningkat, dan stabilitas nilai tukar terjaga dengan baik.
Empat, membuat keputusan presiden (keppres) yang mewajibkan semua kementerian dan badan negara, termasuk lembaga pemeri ntahan daerah, melakukan perencanaan dan anggaran yang dikonsolida sikan di bawah lembaga perencanaan dan anggaran pusat, kemudian dimonitor secara ketat baik jadwal maupun pengeluaran-pengeluaran biayanya.
Empat tindakan tersebut akan membangun keya kinan publik bahwa Presiden Prabowo akan mewujud kan ambisinya dengan menghilangkan penyakit utama yang diidap oleh perekonomian Indonesia. Harus diakui, korupsi di Indonesia makin menggila setelah pemerintahan Jokowi melumpuhkan KPK melalui revisi UU KPK. Transparency Inter national pun melaporkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 makin jatuh ke peringkat 115, lebih buruk daripada 2022 yang di pering kat 110 dan 2021 yang di peringkat 96.
Menurut data KPK, jumlah tindak pidana korupsi dari 2014 sampai dengan 11 September 2024 mencapai 1.276, dengan peringkat kasus paling banyak yaitu 546 di pemerintah kabupaten kota, 356 di kementerian/ lembaga, 168 di pemerintah provinsi, 147 di BUMN dan BUMD, dan 51 di DPR. Terakhir, kasus korupsi tambang Timah senilai Rp271 triliun dan Kejaksaan Agung telah menetapkan 22 tersangka.
Karena korupsi, biaya pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi mahal, seperti terlihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) yang mencapai 6,33 per 2023. ICOR di negara tetangga lebih rendah, seperti Filipina 3,7, Malaysia 4,5, Thailand 4,4, dan Vietnam 4,6. Makin tinggi ICOR makin tidak efisien ekonomi suatu negara. Sebab, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 1% di Indonesia, dibutuhkan tambahan rasio investasi terhadap PDB sebesar 6,5. ICOR yang tinggi juga menun[1]jukkan adanya kebocoran dana pembangunan.
Apabila membandingkan ICOR terendah di Filipina dengan ICOR Indonesia, maka ada selisih 2,8 kemudian dibagi 6,5 dan dikalikan 100, maka pemborosan atau kebocoran dana pembangunan di Indonesia sebesar 43,07%. Dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 sebesar Rp3.304 triliun, maka terjadi kebocoran hingga Rp1.420,72 triliun. ICOR yang tinggi mengindikasikan rendahnya daya saing bisnis.
Karena competitiveness yang rendah, peran industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB yang masih 27,41% pada 2005, terus menurun menjadi 22,04% pada 2010, 21,45% pada 2012, 21,08% pada 2014, 20,99% pada 2015, 20,52% pada 2016, 20,16% pada 2017, 19,86% pada 2018, 19,70% pada 2019, 19,87% pada 2020, 19,24% pada 2021, 18,34% pada 2022, 18,67% pada 2023, dan 18,52% pada semester satu 2024.
Deindustrialisasi menambah berat tantangan bagi Indonesia meraih pertumbuhan 7% hingga 8% guna mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Prabowo memiliki kekuasaan untuk menentukan ke mana arah Indonesia ke depan dan menyelesaikan berbagai permasa lahan yang ada. Agar apa yang menjadi visi Prabowo bisa terwujud nyata dan dinikmati rakyat Indonesia, maka orang-orang yang berada di pemerintahan harus bekerja dengan penuh ketulusan untuk kemajuan Indonesia.
Seperti diakui Prabowo, banyak rakyat kecil belum menikmati sebagai bangsa yang merdeka. Mereka belum merdeka dari kemiskinan, kebodohan, penderitaan, ketakutan, dan penindasan. Kalau pemerintahan baru tidak bisa membebaskan rakyat dari itu semua, maka pidato berapi-api Presiden Prabowo tak ubahnya retorika politik seperti yang biasa disampaikannya saat kampanye untuk meraih kepercayaan rakyat. Kepercayaan yang diraihnya menjadi nyata apabila Prabowo sebagai pemimpin berhasil mewujudkan janji-janjinya.
Satu, pentingnya visi yang jelas bagi seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, Prabowo ingin membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dan energi dalam waktu empat sampai dengan lima tahun ke depan. Dia juga ingin menghilangkan kemiskinan ekstrem agar semua rakyat bisa menikmati kemerdekaan atau hasil pembangunan ekonomi dan kekayaan alam Nusantara.
