Para pengurus di 1.057 perusahaan badan usaha milik daerah (BUMD) deg-degan. Apalagi yang perusahaannya merugi dan mereka tidak punya hubungan baik dengan kepala daerah terpilih yang akan menjadi juragan baru. Juragan baru tersebut adalah 545 kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024 lalu, dengan perincian 37 gubernur, 415 bupati, dan 93 wali kota.

Sebagian besar atau 296 kepala daerah akan dilantik serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025. Sisanya dilantik pada gelombang berikutnya, setelah persidangan sengketa hasil pilkada di Mahkamah.

Kepala daerah adalah orang yang paling disegani oleh direksi ataupun komisaris BUMD. Perjuangan untuk menjadi kepala daerah tidak mudah karena harus “menyewa” perahu partai politik (parpol) dan mengeluarkan biaya besar. Modal untuk menjadi kepala daerah bisa mencapai Rp30 miliarRp50 miliar. Demikian juga untuk menjadi calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Menurut riset CELIOS, biaya untuk menjadi calon legislatif sebesar Rp200 juta-Rp500 juta untuk DPRD kabupaten/kota, Rp700 juta hingga Rp1,5 miliar untuk DPRD provinsi, dan Rp4 miliar-Rp5 miliar untuk DPR pusat. Besarnya biaya politik tersebut memicu korupsi. Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) terbaru yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Januari 2025, korupsi rentan terjadi di pemerintah daerah (pemda) dan Polri. Sebanyak 82% pemerintah provinsi (pemprov) tergolong rentan korupsi dan hanya 3% yang integritasnya terjaga. Sementara, 67% pemerintah kota (pemkot)/ pemerintah kabupaten (pemkab) tergolong rentan korupsi dan 6% terjaga.

Menurut data KPK, hingga 2024, telah terjadi 297 tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah. Adapun modus korupsinya adalah jual beli perizinan dan jabatan, penyuapan, hingga penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan BUMD dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain rentan korupsi, para kepala daerah juga harus membalas budi kepada para tim suksesnya dengan memberi kursi jabatan. Maka, tidak heran jika gelombang pergantian pengurus BUMD biasa terjadi setiap kali ada pergantian kepemimpinan politik di daerah. Karena BUMD menjadi wadah untuk menempatkan orang-orang yang berjasa kepada kepala daerah terpilih, direksi BUMD mesti memiliki keahlian khusus untuk menjalin hubungan politik. Kompetensi dalam pengelolaan bisnis saja tidak cukup. Mereka harus mampu beradaptasi dengan keinginan shareholders yang sibuk melakukan intervensi, mulai dari kepala daerah hingga anggota DPRD.

Menjelang pilkada, intervensi paling banyak berupa pengajuan kredit kepada bank-bank milik pemda, seperti bank pembangunan daerah (BPD) dan bank perekonomian rakyat (BPR). Setelah pilkada, intervensinya berupa penempatan orang, proposal pengadaan barang dan jasa, serta corporate social responsibility (CSR). “Biasanya seperti itu ya, meskipun tidak semua bisa kami penuhi,” ujar seorang direktur utama BPD kepada The Asian Post, akhir bulan lalu.

Yang paling sulit ditolak adalah intervensi dalam perombakan pengurus yang menjadi kewenangan pemegang saham. Ini yang membuat banyak direksi BUMD panas dingin, terutama yang rapornya merah. Mereka harus selalu siap diganti pemegang otoritas, yang atas nama pemegang saham berhak menata ulang BUMD. Jangankan kepala daerah yang mendapat mandat dari rakyat, penjabat (pj) kepala daerah yang menjabat sementara pun banyak yang bermanuver ikut mengganti direksi BUMD sepanjang 2023 hingga 2024, seperti terjadi di Bank Aceh dan Bank DKI.

DKI Jakarta adalah pemprov yang memiliki jumlah BUMD paling banyak, yaitu 14 perusahaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang tak semua mencetak untung. Kendati belum dilantik, pasangan gubernur terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, melalui tim transisi pun sudah memanggil sejumlah direksi BUMD. “Kami dipanggil tim transisi untuk diberi arahan mengenai programprogram unggulan, yaitu transportasi, ketersediaan pangan, dan mengatasi banjir,” ujar seorang direktur utama BUMD di Provinsi DKI kepada The Asian Post, bulan lalu.

Menurut data The Asian Post, 3 dari 14 BUMD milik Pemprov DKI rapor keuangannya kurang sehat, yaitu Jakarta Propertindo, Jakarta Tourisindo, dan Pembangunan Sarana Jaya. Sementara, dua perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, yaitu Bank DKI dan Jamkrida Jakarta, keduanya sehat dan menguntungkan.

BUMD di bidang keuangan umumnya menjadi penopang utama bagi kinerja keuangan BUMD, baik dari sisi kontribusi laba maupun praktik good corporate governance (GCG). BUMD di sektor keuangan, seperti BPD, BPR, dan penjaminan kredit daerah ( Jamkrida), memiliki tata kelola yang lebih baik karena dipagari oleh aturan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari total laba 1.057 BUMD sebesar Rp24,39 triliun pada 2023, 57%-nya atau Rp13,86 triliun disumbang oleh 27 BPD. Atau, rata-rata BPD mencetak laba Rp513,56 miliar. Sedangkan, 1.030 BUMD selain BPD rata-rata labanya hanya Rp10,23 miliar. Per September 2024, aset 27 BPD telah mencapai Rp1.038,41 triliun dengan raihan laba Rp10,21 triliun. Jadi, ratarata return on asset (ROA) BPD 2,02%.

Di seluruh pemprov, BPD tampak menjadi yang terdepan dalam perolehan laba. Bahkan, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) tidak hanya menjadi BUMD pencetak laba terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan membukukan laba bersih Rp1,22 triliun per September 2024, tapi juga menjadi salah satu pemain dari 15 bank umum terbesar dari sisi aset di Tanah Air. Di Provinsi DKI, Bank DKI yang labanya per September 2024 mencapai Rp513,22 miliar, mengalahkan 13 BUMD lainnya. Laba BPD yang dinakhodai Agus Haryoto Widodo sebagai direktur utama ini mengalahkan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang labanya tercatat Rp100 miliar atau Jakarta Industrial Estate Pulogadung – yang 50%- nya dimiliki badan usaha milik negara (BUMN) – yang labanya hanya Rp60 miliar per 2023.

Sementara, di Jawa Timur, ada Bank Jatim yang mencetak laba Rp1,47 triliun pada 2023, melampaui PT Surabaya Industrial Estate Rungkut yang juga 50%-nya dimiliki BUMN, dengan laba Rp396,58 miliar. Pada 2024, BPD yang dipimpin Busrul Iman ini menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di antara 10 BUMD milik Pemprov Jatim, yakni sebesar Rp417,54 miliar. Sementara, di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Bank Kalbar memimpin perolehan laba BUMD. Dalam public expose 2024, per September 2024, bank yang dipimpin Rokidi ini berhasil mencetak laba bersih Rp493,14 miliar, melewati laba yang dicetak Jamkrida Kalbar sebesar Rp4,66 miliar atau Perumda Aneka Usaha yang labanya hanya Rp32 juta (per 2023).

BPR dan BPRS milik pemda yang jumlahnya mencapai 212 bank dengan aset Rp54,48 triliun per September 2024, juga mampu mencetak laba Rp445,72 miliar. Saat ini, BPR menghadapi sederet tantangan, mulai dari dinamika ekonomi makro, kerasnya kompetisi di era digital, dan masalah daya saing. Penguatan modal yang memastikan BPR mampu melakukan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, sangat penting dan harus mendapatkan dukungan dari pemegang saham.

Sebagai alat pemda, BUMD lebih fleksibel mencari pendanaan untuk mendukung pembangun an di daerah. Dan, sebagai lembaga bisnis, BUMD keuangan bisa mencetak laba dan menyokong PAD. Lihat saja return on equity (ROE) BPD yang mencapai 12,84% pada 2023, lebih tinggi daripada ROE BUMD secara total yang hanya 8,85%. Artinya, modal yang ditanamkan pemegang saham di BPD memberikan imbal hasil yang cukup tebal, selain bisa meningkatkan kemampuan bank dalam menjalankan perannya sebagai agen pembangunan daerah.

Berdasarkan data The Asian Post Research per September 2024, ada 22 BPD yang masuk KBMI 1, dan 10 di antaranya masih memiliki modal inti di bawah ketentuan modal minimum Rp3 triliun. Makin besar modal bank, makin tinggi daya saingnya, dan pasar lebih memercayainya karena pemegang saham dinilai memiliki komitmen untuk memajukan banknya.

Jadi, daripada sibuk membongkar pasang direksi BUMD keuangan yang masih fokus bekerja dan terbukti mampu membuahkan hasil, para juragan baru BUMD lebih baik berusaha meningkatkan modalnya di BUMD. Terutama, BUMD keuangan yang tumbuh kembangnya sangat ditentukan kapasitas permodalan, selain kompetensi direksi dan dukungan pemilik untuk mengawal praktik GCG.

Sebagian besar atau 296 kepala daerah akan dilantik serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025. Sisanya dilantik pada gelombang berikutnya, setelah persidangan sengketa hasil pilkada di Mahkamah.