Pertumbuhan ekonomi 2025 terancam melambat. Pemangkasan anggaran belanja kementerian/lembaga memukul sektor riil, dan Danantara yang digadang-gadang menjadi mesin baru perekonomian tidak akan membuahkan hasil dalam jangka pendek. Sektor keuangan dan perbankan masih dibayang-bayangi kegelapan. Perebutan dana masyarakat makin brutal, tidak hanya antarbank, tapi juga bank sentral dan Kementerian Keuangan. Bakal terjadi tsunami crowding out jika Danantara menerbitkan surat utang dan menarik dana di pasar domestik.
Peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto; perlu kerja keras memperbaiki kinerja dan neraca BUMN
Pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) memasuki babak baru. Seluruh perusahaan BUMN akan berada dalam naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Danantara digadang-gadang Prabowo bakal menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia sekaligus sebagai mesin baru untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8% sebagaimana janji politik saat kampanye.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi terancam stagnan di level 5%. Bahkan, bisa melambat di bawah 5% karena ketegangan geopolitik dunia ditambah kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang memicu perang dagang sehingga membuat prospek ekonomi global menjadi gelap pada 2025. Di dalam negeri, muncul berbagai tagar kritik sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto di tengah lemahnya daya beli masyarakat dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah rendahnya daya dorong fiskal akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang defisit, pemerintah menjadikan BUMN sebagai harapan di luar APBN.
Dengan aset pengelolaan yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp15.000 triliun, Danantara diharapkan akan melakukan leveraging dan menjadi katalis pembangunan ekonomi. Hanya saja, jika ditelisik lebih jauh aset BUMN tidak sebesar itu karena di dalamnya ada utang. Menurut data Kementerian BUMN per 2024, total aset BUMN naik 5,3% menjadi Rp10.950 triliun. BUMN memiliki utang yang diperkirakan sekitar Rp7.440 triliun. Sebab, per 2023 utang BUMN mencapai Rp6.957,4 triliun, yang terdiri atas utang jangka pendek senilai Rp1.192,2 triliun, liabilitas di lembaga keuangan sebesar Rp4.042,1 triliun, dan utang jangka panjang di posisi Rp1.722,9 triliun.
Setelah dikurangi utang, maka aset bersih BUMN hanya sekitar Rp4.000 triliun. Belum lagi menghitung jatuhnya saham BUMN perbankan tahun ini. Jika menghitung lagi dengan risiko potensial internal maupun eksternal, nilainya bisa lebih rendah lagi. Sementara, diperlukan dana sebesar US$186 miliar, atau setara dengan Rp2.920 triliun untuk bayar utang yang jatuh tempo dan beban bunga.
Tantangan berikutnya adalah BUMN masih diwarnai perusahaan-perusahaan yang berapor merah. Kalau kinerja BUMN sebagai unit bisnis di bawah Danantara tidak diperbaiki, sulit bagi Danantara untuk mengakses sumber daya keuangan dari pasar. “Alih-alih menjadi solusi sumber daya negara untuk mendapatkan dana pembangunan dari luar APBN, Danantara justru harus bekerja keras memperbaiki kinerja dan neraca BUMN yang banyak utangnya,” ujar seorang bankir senior kepada Infobank.
“Danantara yang kita luncurkan ini bukan sekadar badan investasi, melainkan alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato peluncuran Danantara, 24 Februari 2025.
Agar tidak sekadar relokasi aset dari Kementerian BUMN ke Danantara, restrukturisasi dan rasionalisasi BUMN harus dilakukan secara menyeluruh. Aset Danantara yang bagus hanya dari empat bank. BUMN di sektor perbankan lebih baik karena diawasi rambu-rambu ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Artinya, perusahaan menjadi baik itu karena governance dan diawasi regulator yang baik. Jika banyak BUMN nonbank yang kinerjanya boncos, itu tidak lepas dari faktor yang mengawasi, yaitu pemerintah sendiri,” imbuhnya.
Motif pendirian Danantara juga berbeda dengan kebanyakan SWF di dunia. Danantara dibentuk untuk merelokasi sumber daya dari Kementerian BUMN guna menarik utang dan investasi karena negara kekurangan dana (defisit). Sementara, SWF di negara lain dibentuk karena negara mengalami surplus anggaran untuk dikelola sebagai cadangan keuangan jangka panjang buat generasi mendatang. Contohnya, Norwegia yang memiliki uang melimpah setelah menemukan ladang minyak lepas pantai terbesar di dunia pada 1969. Lalu, Norwegia mendirikan Norges Bank Invesment Management yang pendiriannya disahkan lewat undang-undang (UU) pada 1990. Pada 2024 lalu, SWF terbesar di dunia ini berhasil mencatat laba hingga Rp3.560 triliun.
Begitu juga Qatar. Negara penghasil gas alam cair terbesar di dunia ini menempatkan kekayaan negara melalui Qatar Investment Authority (QIA) yang didirikan pada 2005. Akhir tahun lalu, aset QIA diperkirakan mencapai lebih dari US$256 miliar. Uni Emirat Arab juga menyerahkan kekayaan dari kelebihan cadangan minyak ke Abu Dhabi Investment Authority yang diperkirakan mengelola kekayaan US$1.057 miliar.
Singapura, kendati tidak memiliki sumber daya alam tapi berusaha keras menjadi yang terbaik dalam infrastruktur dan pelayanan publiknya untuk menjadi salah satu pusat keuangan di Asia. Negara kecil ini mendirikan Temasek pada 1974 untuk mengelola portofolio awal senilai S$354 juta secara komersial dari Menteri Keuangan Singapura. Dengan keputusan ini, pemerintah Singapura lebih fokus pada peran utamanya dalam pembuatan kebijakan dan regulasi. Temasek yang awalnya menjadi assets manager yang mengelola 35 perusahaan milik negara senilai US$291,8 miliar kemudian berkembang menjadi investor global dengan nilai ekonomis meningkat 1.099 kali.
Sepertinya Indonesia ingin meniru Temasek. Mengambil alih kekayaan BUMN dari Kementerian BUMN sebagai lembaga birokrasi ke Danantara sebagai lembaga bisnis. Hanya saja, dari sisi pengelolaannya tampak berbeda. Board of directors (BOD) Temasek terdiri atas figur-figur independen. ”Mereka dibantu board of advisory yang terdiri atas mantan CEO global companies dan prominent local business person. Pengawasan negara relatif tidak dominan, kecuali penunjukan CEO dan pejabat penting harus persetujuan presiden,” ujar Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, kepada Infobank.
Sedangkan, di Danantara, pengelola dan pengawasnya adalah anggota kabinet yang sebelumnya menjadi tim sukses dalam pertarungan politik. Chief executive officer (CEO) adalah Rosan Roeslani yang juga menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Di bawahnya, chief operating officer (COO) dijabat oleh Dony Oskaria, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Lalu, chief investment officer (CIO) diduduki oleh Pandu Sjahrir. Ditambah dua mantan presiden yang ikut duduk di kursi dewan penasihat.
Sementara itu, kursi dewan pengawas diduduki Erick Thohir sebagai ketua yang juga menjadi Menteri BUMN sejak 2019. Wakilnya adalah Muliaman D. Hadad serta dua anggota yaitu Sri Mulyani yang juga menjabat Menteri Keuangan dan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Ditariknya Tony Blair menjadi pertanyaan publik dan diduga untuk membangun kepercayaan global terhadap Danantara. Sebelumnya, tokoh Partai Buruh di Inggris ini juga menjadi Dewan Penasehat Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak jelas hasilnya.
Yang positioning-nya di pasar lebih mirip dengan Temasek justru Indonesia Investment Authority (INA). INA yang didirikan pada 2021 dan posisinya secara UU melapor langsung kepada presiden ini dipimpin oleh Ridha Wirakusumah, seorang bankir profesional yang memiliki jaringan global dan berpengalaman memimpin restrukturisasi di beberapa perusahaan. INA berhasil membangun kredibilitas sehingga sukses membangun kerja sama investasi dengan assets manager dana strategic investor dari berbagai negara. Karena memiliki posisi sendiri di bawah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, pemerintah tidak mengumumkan INA masuk ke dalam Danantara.
BOD Temasek terdiri atas figur-figur independen. ”Mereka dibantu board of advisory yang terdiri atas mantan CEO global companies dan prominent local business person. Pengawasan negara relatif tidak dominan, kecuali penunjukan CEO dan pejabat penting harus persetujuan presiden,” ujar Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia.
Berbeda dengan INA, ada bobot politik di Danantara kendati secara UU sudah jauh dari proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena bobot politiknya yang besar, Danantara harus berusaha keras meyakinkan investor global yang acapkali enggan berhubungan dengan BUMN, terutama untuk investasi langsung seperti infrastruktur. Hal tersebut pernah dialami Bambang Brodjonegoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, ketika menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
“Karena waktu itu yang pegang jalan tol mayoritas BUMN, saya bilang bagaimana kalau Anda saya pertemukan dengan SOE (state-owned enterprise) kami? Mereka langsung jawab, ‘No SOE please’. Mereka nggak mau berurusan dengan BUMN. Mereka ingin dealing dengan swasta,” ujar Bambang Brodjonegoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi.
Saat itu, Bambang pernah bertemu dengan lembaga dana pensiun terbesar di Australia yang mencari partner bisnis di sektor infrastruktur. “Karena waktu itu yang pegang jalan tol mayoritas BUMN, saya bilang bagaimana kalau Anda saya pertemukan dengan SOE (stateowned enterprise) kami? Mereka langsung jawab, ‘No SOE please’. Mereka nggak mau berurusan dengan BUMN. Mereka ingin dealing dengan swasta,” ujar Bambang dalam acara Infobank Economic Outlook 2025, di Jakarta, awal Februari lalu.
Namun, Presiden Prabowo Subianto optimistis bahwa Danantara dengan total pengelolaan aset senilai lebih dari US$900 miliar akan menjadi SWF terbesar di dunia. “Danantara yang kita luncurkan ini bukan sekadar badan investasi, melainkan alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam pidato peluncuran Danantara, 24 Februari 2025.
Prabowo telah mengumumkan dana hasil pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp306 triliun akan disetorkan sebagai modal awal Danantara. Sebelumnya, pemerintah merencanakan pemangkasan tersebut akan dialokasikan untuk mendukung perluasan program unggulan, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan renovasi sekolah.
Sementara, pemangkasan belanja K/L telah membuat sektor-sektor yang selama ini bergantung pada belanja APBN terkena dampaknya, seperti industri MICE (meetings, incentives, conventions and exhibitions), hotel dan restoran, konstruksi, hingga transportasi. Sektor-sektor tersebut memiliki vendor yang juga terkena dampaknya. Di lain sisi, Danantara yang menerima suntikan dana efisiensi belanja tersebut tidak akan membuahkan hasil dalam jangka pendek. “Untuk jangka panjang juga tergantung proyeknya. Rugi atau untung dan memberi dampak multiplier yang besar atau tidak. Apakah bisa menciptakan pekerja yang banyak dan menambah kelas menengah atau tidak,” ujar Raden Pardede, ekonom senior, kepada Infobank, akhir Februari lalu.
Melemahnya daya beli dan menurunnya jumlah kelas menengah menjadi ancaman utama perlam batan ekonomi 2025. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDB atas dasar harga konstan, melambat menjadi 5,03%, dari sebelumnya 5,05% pada 2023. Tahun lalu, perlambatan tersebut dipicu oleh melemahnya konsumsi rumah tangga yang kontribusinya sebesar 52,68% terhadap produk domestik bruto (PDB) namun hanya tumbuh 4,94%. Belanja pemerintah masih tumbuh 6,61% dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) cuma 4,61%. Sementa ra, sisanya adalah ekspor yang tumbuh 6,51% dan impor yang meroket 7,95%.
Tahun ini, tidak ada faktor pendongkrak yang akan memperkuat mesin-mesin pertumbuhan ekonomi tersebut. Daya beli masyarakat diprediksi masih lemah karena terbatasnya kesempatan kerja akibat gelombang PHK yang belum berhenti. Daya dorong dari belanja fiskal makin berkurang karena efisiensi dan relokasi anggaran. Di lain sisi, pertumbuhan investasi dan ekspor terganggu karena suramnya ekonomi global dan kebijakan ekonomi AS yang memicu perang dagang.
Danantara yang menerima suntikan dana efisiensi belanja tidak akan membuahkan hasil dalam jangka pendek. “Untuk jangka panjang juga tergantung proyeknya. Rugi atau untung dan memberi dampak multiplier yang besar atau tidak. Apakah bisa menciptakan pekerja yang banyak dan menambah kelas menengah atau tidak,” ujar Raden Pardede, ekonom senior, kepada Infobank, akhir Februari lalu.
Menurut data yang diolah Biro Riset Infobank (birI), tanda-tanda lemahnya daya beli masyarakat sudah terlihat dari penjualan mobil per Januari 2025 yang anjlok 11,3% year on year menjadi 61.843. Sepanjang 2024, penjualan mobil hanya 865.723 unit atau merosot 13,9% dari 2023. Sementara dari simpanan masyarakat, rata-rata saldo di rekening dengan nilai di bawah Rp100 juta menurun dari Rp1,90 juta pada 2023 menjadi Rp1,83 juta pada 2024.
Sektor perbankan pun menghadapi pengetatan likuiditas karena yang mengutang lebih banyak daripada yang menabung. Mengutip laporan uang beredar Bank Indonesia (BI) sepanjang 2024, pertumbuhan kredit mencapai 10,39% namun dana pihak ketiga (DPK) hanya naik 4,48%. Masalahnya, persaingan abadi dalam 10 tahun terakhir kini sudah melibatkan otoritas moneter, yaitu BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BI dengan produk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pemerintah dengan Surat Berharga Negara (SBN) merupakan pesaing utama bank-bank. Pertempuran berebut DPK yang makin brutal ini bisa menimbulkan crowding out.
Crowding out adalah fenomena ekonomi di mana peningkatan pengeluaran pemerintah atau investasi publik menyebabkan penurunan investasi swasta. Hal ini terjadi ketika pemerintah meminjam uang untuk membiayai pengeluarannya. Dampaknya, dapat meningkatkan permintaan akan dana di pasar keuangan. Dan, suku bunga dapat meningkat, yang membuat pinjaman menjadi lebih mahal bagi sektor swasta, sehingga mengurangi kemampuan dan keinginan perusahaan untuk berinvestasi.
Menurut Infobank Institute, crowding out di Indonesia dapat terjadi antara lain karena beberapa faktor. Satu, peningkatan utang pemerintah, dan itu sudah terjadi. Simak, pemerintah meningkatkan utangnya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur atau program sosial. Apalagi pemerintah harus melunasi utang jatuh tempo dan harus melakukan debt switch. Surat utang lama (yang jatuh tempo) ditukar dengan surat utang baru. Di pasar sekunder. Jalan pintas debt switch ini tidak hanya dengan BI, tapi juga dengan investor lainnya.
Dua, kebijakan moneter. Kebijakan suku bunga yang tinggi oleh BI untuk mengendalikan inflasi dan nilai tukar dapat menyebabkan pinjaman menjadi lebih mahal bagi sektor swasta. Tiga, persaingan likuiditas. Saat ini sudah terjadi persaingan antara produk perbankan, seperti simpanan dan pinjaman, juga dengan SBN dan SRBI.
Para bankir sendiri sudah mengeluhkan soal likuiditas yang mahal ini. Apalagi, ketika akhir tahun lalu, lembaga-lembaga “gudang duit”, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Ketenagakerjaan (BPJS-TK) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), juga menekan bank-bank untuk menaikkan suku bunganya.
Tsunami crowding out sudah di depan mata. Apalagi jika Danantara nantinya menerbitkan surat utang dan bersaing dengan penerbit surat utangnya lainnya termasuk pemerintah. Sebab, pemerintah bakal menjadikan Danantara sebagai mesin kedua setelah APBN. Dengan me-leverage aset dan dividen BUMN, Danantara akan menarik hutang untuk kebutuhan pendanaan proyek-proyek pemerintah. Jika Danantara juga menerbitkan surat utang yang menarik dana di dalam negeri, maka tsunami crowding out makin nyata.
Saat ini, kendati BI mengumumkan pencapaian inflasi paling rendah sepanjang sejarah, kenyataannya SRBI masih tinggi. Duit pun makin sulit, dan mahal. Risiko kredit menjadi besar. Bank-bank harus menjaga “kuda-kuda”-nya agar tidak mudah goyah. Selain menjaga brankas likuiditasnya, bank-bank harus lebih rajin melihat portofolio kreditnya agar tidak macet. Sebab, rupiah masih terus “demam”. Kondisi ekonomi global sedang gelap. Kondisi sektor riil domestik dalam tekanan dan rakyat makin “gering” karena pendapatan terus menyusut bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi terancam stagnan di level 5%. Bahkan, bisa melambat di bawah 5% karena ketegangan geopolitik dunia ditambah kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang memicu perang dagang sehingga membuat prospek ekonomi global menjadi gelap pada 2025. Di dalam negeri, muncul berbagai tagar kritik sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto di tengah lemahnya daya beli masyarakat dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah rendahnya daya dorong fiskal akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang defisit, pemerintah menjadikan BUMN sebagai harapan di luar APBN.
