Para peretas makin cerdik dan taktis dalam menyerang pertahanan siber perbankan. Kewaspadaan saja tak cukup. Diperlukan manajemen risiko yang rapi dan terstruktur dalam mencegah dan mengatasi kejahatan dunia maya.
Sumber : Infobank
KEJAHATAN siber kini menjadi ancaman nyata yang terus membayangi, bergerak dalam diam tanpa banyak disadari korbannya. Sering kali, saat individu atau lembaga sadar telah diserang, semuanya sudah terlambat, pelaku kejahatan telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada satu pun pihak yang benar-benar kebal terhadap serangan ini. Penjahat siber terus mencari celah dan menargetkan institusi lintas sektor demi keuntungan yang lebih besar, terutama sektor keuangan yang menyimpan data dan aset bernilai tinggi.
Kejahatan siber naik sekitar 15% setiap tahunnya. Di Indonesia, data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan, sepanjang 2024 sektor keuangan menjadi salah satu target utama. Dari 593 dugaan serangan, 47 ditujukan langsung ke sektor ini. Selain itu, lebih dari 2 juta data dari 71 lembaga keuangan terdeteksi tersebar di darknet. Hingga April 2025 ditemukan lebih dari 128.000 anomali di 804 alamat IP sektor keuangan, mayoritas merupakan aktivitas malware.
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menyatakan ancaman yang dihadapi terkait serangan siber kini makin kompleks. “Saat ini, ancaman siber terus berkembang. Tingkat kompleksitas serangan meningkat dengan adanya teknik canggih, seperti advanced persistent threats (APT), ransomware, dan serangan supply chain. Dari sisi pelaku ancaman, kini tidak hanya individu, tapi juga kelompok kriminal terorganisasi dan aktor negara,” ungkapnya kepada Infobank, akhir Mei lalu.
Indonesia sendiri pernah mengalami serangan ransomware besar yang menyerang Pusat Data Nasional, yang melumpuhkan pelayanan publik selama berhari-hari. Beberapa bank juga pernah menjadi korban, hingga nasabah tidak dapat mengakses layanan mereka.
Tidak ada sistem pertahanan yang mampu menjamin perlindungan mutlak. Dalam dunia siber, pelaku industri kerap kali berkejaran dengan para penyerang. Karena itu, kemampuan untuk mengelola krisis menjadi sangat krusial. CEO Everspin Indonesia, Sagan Bimalma Sembiring, menekankan pentingnya kesiapan menghadapi insiden siber. “Manajemen krisis di bank,terutama ketika menghadapi serangan siber, merupakan hal yang sangat penting untuk dijalankan dengan baik untuk melindungi data, reputasi, dan kepercayaan nasabah,” jelasnya kepada Infobank.
Upaya perlindungan ini juga didorong oleh ??regulasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur tata kelola siber melalui SEOJK No. 29 Tahun 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum. Regulasi ini mengatur kewajiban bank dalam mengelola risiko dan membangun sistem pertahanan siber yang kokoh. Langkah-langkah ini meliputi kebijakan yang jelas, prosedur mitigasi risiko, pelatihan rutin, simulasi, hingga pembentukan tim tanggap krisis yang responsif dan terstruktur.
Di lain sisi, kebutuhan untuk menjaga kepercayaan nasabah mendorong bank untuk terus memperkuat teknologi dan infrastruktur digitalnya. Pendekatan yang berorientasi pada pelanggan, termasuk jaminan keamanan digital, menjadi faktor penting dalam mempertahankan loyalitas. Hal ini disadari betul oleh Bank Mandiri. Direktur Information Technology Bank Mandiri, Timothy Utama, menyampaikan bahwa pihaknya mengalokasikan belanja modal (capex) Rp3 triliun di 2025 untuk memperkuat ekosistem digital, termasuk aspek keamanannya.
“Untuk semua teknologi yang kami bangun, mengacu pada prinsip yang kami sebut RASS, yaitu reliability, availability, scalability, and security. Jadi, Rp3 triliun yang kita sudah rencanakan untuk capex dibagi di dalam empat hal ini, di mana tentunya kenyamanan, capabilities, keamanan, dan keandalan, kami jaga terus,” ujar Timothy dalam paparan kinerja kuartal pertama 2025.
Dalam menghadapi serangan yang makin canggih dan terorganisasi, lembaga keuangan dituntut untuk tak hanya tanggap, tapi juga adaptif terhadap perkembangan ancaman. Kunci utamanya adalah konsistensi dalam membangun budaya sadar siber, investasi berkelanjutan dalam teknologi, serta kolaborasi strategis dengan regulator dan penyedia solusi keamanan.
Menciptakan Ekosistem Siber yang Ideal
SEIRING dengan pesatnya perkembangan teknologi, seperti teknologi informasi, ancaman siber kian meningkat dan beragam bentuknya. Terkait dengan ancaman siber ini, peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kian strategis. Tidak hanya dalam mengawal keamanan digital nasional, tapi juga dalam memperkuat kesiapan sektor-sektor vital, termasuk perbankan dan lembaga keuangan lainnya, menghadapi potensi serangan siber yang makin canggih dan terorganisasi. Kepada Infobank, akhir Mei lalu, Slamet Aji Pamungkas, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, menjelaskan langkah konkret BSSN untuk memperkuat ekosistem keamanan siber. Berikut penjelasannya:
Bagaimana tingkat kesiapan institusi perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia dalam menghadapi ancaman siber?
Sektor perbankan dan lembaga keuangan rata rata berada pada level 4, berdasarkan hasil pengukuran Cyber Security Maturity (CSM). Level 4 menggambarkan penerapan keamanan siber yang prosesnya telah terorganisasi dengan baik namun belum dilakukan proses otomatisasi, bersifat formal, dilakukan secara berulang dan di-review secara berkala, serta implementasi perbaikan dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan keamanan siber pada level ini dapat terukur dengan baik. Tapi, secara umum, aspek yang masih perlu dibenahi atau memerlukan penguatan adalah aspek deteksi. Fungsi deteksi ini penting untuk memastikan penemuan ancaman yang cepat sehingga memungkinkan respons yang cepat dan mitigasi dampak potensi serangan.
Apa upaya BSSN dalam memastikan bahwa sumber daya manusia (SDM) di sektor keuangan saat ini sudah memiliki literasi dan kompetensi siber yang memadai?
Kami senantiasa mengingatkan pelaku industri akan pentingnya edukasi terhadap SDM. Selain itu, BSSN bekerja sama dengan banyak pihak untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM, khususnya yang menangani atau terkait dengan keamanan siber. Setidaknya, BSSN menyiapkan 13 skema pelatihan untuk berbagai jenjang karyawan, untuk meningkatkan kesadaran mereka akan keamanan siber. Salah satunya dengan melakukan simulasi insiden siber.
Ketika terjadi insiden siber, seperti kebocoran data atau serangan ransomware, seperti apa protokol manajemen krisis ideal yang harus dimiliki pelaku industri keuangan seperti bank?
Salah satu aspek yang harus dicapai, manajemen risiko harus bisa memastikan bahwa keberlangsungan sebuah bisnis itu tidak akan terganggu. BI serta OJK mewajibkan pengelola bisnis untuk bisa mendeteksi dan mengidentifikasi jika terjadi sebuah anomali. Berdasarkan Peraturan BI No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, bank wajib melakukan proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi pengukuran risiko, pemantauan, pengendalian atas risiko terkait, dan penggunaan teknologi informasi.
Bagaimana bentuk kerja sama antara BSSN, OJK, BI, dan pelaku industri keuangan dalam memperkuat ketahanan siber?
Pada use case sektor keuangan, maka kolaborasinya dengan pembina sektor keuangan, yaitu BI dan OJK. Kolaborasi BSSN dengan BI dan OJK memiliki wujud dalam memperkuat regulasi. Sebagai contoh, kami menganjurkan sektor keuangan untuk membuat tim yang bergerak untuk menanggapi langsung jika terjadinya insiden siber. Yang terpenting, kebijakan ini jangan sampai bertentangan dengan peraturan BI maupun OJK. Kami juga bekerja sama dalam mengembangkan kapasitas SDM. Tidak jarang juga, kami terjun langsung untuk berkolaborasi langsung dengan para pelaku industri. MAS
Kejahatan siber naik sekitar 15% setiap tahunnya. Di Indonesia, data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan, sepanjang 2024 sektor keuangan menjadi salah satu target utama. Dari 593 dugaan serangan, 47 ditujukan langsung ke sektor ini. Selain itu, lebih dari 2 juta data dari 71 lembaga keuangan terdeteksi tersebar di darknet. Hingga April 2025 ditemukan lebih dari 128.000 anomali di 804 alamat IP sektor keuangan, mayoritas merupakan aktivitas malware.
