Suku bunga acuan turun dan likuiditas longgar memberi harapan bagi perbankan di 2026. Tapi, kelihatannya kencing kredit belum akan deras-deras amat. Tanpa penguatan demand dari sektor riil dan dukungan kebijakan yang lebih pro investasi, peluang pertumbuhan bisa kembali tertahan
Sumber : Istimewa
KALAU bicara 2026, memang kelihatannya menarik. Suku bunga turun, likuiditas longgar, dan ekonomi global mulai membaik. Tapi, jangan salah, industri perbankan tetap harus siap menghadapi sejumlah batu sandungan yang bisa membuat langkah tak semulus harapan.
Secara global, tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat seiring dengan meredanya ketegangan dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Risiko resesi berkurang, meski ketidakpastian tetap membayangi. Perang dagang (trade war), volatilitas pasar keuangan dan harga komoditas, hingga konflik geopolitik masih bisa menjadi sumber guncangan sewaktu-waktu. Kondisi ini membuat sektor perbankan perlu lebih hati-hati menata arah bisnis.
Di dalam negeri, prospek pertumbuhan ekonomi tetap positif, ditopang konsumsi dan investasi produktif. Sejak Desember 2024 hingga September 2025, Bank Indonesia (BI) sudah menurunkan suku bunga acuan sebanyak lima kali, dari 6,00% menjadi 4,75%. Kebijakan ini melonggarkan likuiditas dan memberi ruang bagi bank untuk menyalurkan kredit dengan bunga lebih kompetitif. Lalu, tambahan kucuran dana Rp200 triliun dari pemerintah ke bank-bank pelat merah pada September 2025 makin memperbesar ruang ekspansi.
Tapi, masalah ada pada sisi permintaan (demand) kredit. Data BI menunjukkan, kredit menganggur (undisbursed loan) per Agustus 2025 mencapai Rp2.372,11 triliun atau 22,71% dari plafon kredit. Tingginya angka ini menjadi bukti bahwa dunia usaha belum sepenuhnya pulih. Para pengusaha cenderung menahan ekspansi karena keyakinan bisnis masih lemah. Seperti dikatakan Wakil Presiden Direktur BCA, John Kosasih, kepada Infobank, bulan lalu. “Terkait penyaluran kredit, menurut hemat saya juga perlu ada penguatan dari sisi demand, dan harus ke sektor produktif yang mendorong UMKM,” ujarnya.
Tren pertumbuhan kredit perbankan juga memper lihatkan pelemahan dalam beberapa tahun terakhir. Dari 11,63% pada 2022 menjadi 10,58% pada 2024, lalu kembali melambat ke 7,92% per Juni 2025. Sementara itu, non performing loan (NPL) naik tipis ke 2,22% pada perte ngahan 2025 dari 2,08% di 2024. Kondisi ini menegaskan adanya tekanan pada fungsi intermediasi bank.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengingatkan pelaku industri perbankan untuk tetap waspada di tengah berbagai peluang yang ada. “Kinerja perbankan diproyeksi tetap stabil, meski pertumbuhan kredit sedikit termoderasi dari target. Bank harus tetap berhati-hati menyalurkan kredit, terutama pada segmen berisiko,” katanya, bulan lalu.
Di lain sisi, potensi besar masih terbuka. Era suku bunga rendah bisa menjadi momentum untuk mendorong banyak sektor, termasuk sektor properti, otomotif, hingga kredit konsumsi. Likuiditas yang longgar bakal memberi ruang untuk ekspansi, terutama ke sektor UMKM yang sebenarnya punya peran penting dalam menopang ekonomi. Apalagi, regulator sudah menyiapkan payung lewat POJK UMKM yang memberi kemudahan akses pembiayaan.
Tapi, sektor UMKM sendiri sedang dalam kondisi rapuh. Pertumbuhan kredit UMKM per Juni 2025 hanya 2,18% secara tahunan, jauh di bawah pertumbuhan kredit industri perbankan. NPL kredit UMKM bahkan melonjak ke 4,41% dari 3,76% per akhir 2024. Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian ekstra, mengingat UMKM adalah penyerap 97% tenaga kerja nasional.
Kepada Infobank, Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menegaskan, “Kami berharap rate masih bisa turun tahun ini agar kredit tumbuh, terutama untuk sektor yang banyak berdampak terhadap masyarakat seperti UMKM.”
Tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas aset. Meski NPL relatif terjaga, perlambatan ekonomi bisa memicu kenaikan kredit bermasalah, khususnya di sektor perdagangan, manufaktur kecil, dan properti. Jika pertumbuhan kredit tak signifikan, sementara suku bunga terus turun, margin keuntungan bank pun berisiko tertekan.
Di tengah peluang dan tantangan itu, perbankan dituntut untuk lebih inovatif. Diversifikasi pendapatan lewat fee based income, penguatan digital banking, hingga penetrasi ke sektor hijau dan berkelanjutan bisa menjadi jalan keluar. Sementara itu, strategi penyaluran kredit juga mesti diarahkan ke sektor prioritas pemerintah, seperti hilirisasi, transisi energi, pangan, dan infrastruktur.
Ekonom senior, Ryan Kiryanto, menilai ruang penurunan suku bunga acuan bank sentral masih ada, meski dampaknya sudah tidak terlalu mengejutkan pasar. “Penurunan suku bunga yang mungkin terjadi lagi itu sudah tidak akan lagi mengejutkan,” ujarnya. Artinya, pertumbuhan kredit tidak bisa semata-mata mengandalkan kebijakan moneter, tapi juga harus ditopang dengan keyakinan dunia usaha dan stimulus fiskal yang tepat sasaran.
Dengan demikian, 2026 bisa menjadi momentum penting bagi industri perbankan. Optimisme hadir lewat era suku bunga rendah dan likuiditas longgar. Tapi, jika permintaan kredit tak segera pulih, risiko kualitas kredit memburuk, dan margin bank tertekan, peluang itu bisa terlewatkan. Pada akhirnya, kunci keberhasilan terletak pada kemampuan bank membaca arah pasar, menjaga kehati-hatian, dan berani mengambil peran lebih besar dalam mendorong ekonomi produktif.
Secara global, tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat seiring dengan meredanya ketegangan dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Risiko resesi berkurang, meski ketidakpastian tetap membayangi. Perang dagang (trade war), volatilitas pasar keuangan dan harga komoditas, hingga konflik geopolitik masih bisa menjadi sumber guncangan sewaktu-waktu. Kondisi ini membuat sektor perbankan perlu lebih hati-hati menata arah bisnis.
