Indonesia akan terus terperangkap dalam jebakan utang dan stagnasi pertumbuhan ekonomi 5% jika kebocoran keuangan negara dan lenyapnya penerimaan negara terus dibiarkan. Bagaimana Purbaya Yudhi Sadewa akan melibas pemain cukai-cukai ilegal dan ekonomi siluman di balik ekspor gelap tambang dan komoditas? Akankah Purbayanomic bisa mendorong ekonomi Indonesia tumbuh cepat dan mewujudkan ambisi pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029?
ST Burhanuddin, Jaksa Agung bersama Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, dan Prabowo Subianto, Presiden Indonesia menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun dalam sebuah perkara tindak pidana korupsi, di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, 20 Oktober lalu
Ekonomi Indonesia terancam dalam jebakan pertumbuhan 5%. Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8% pada 2025 dan 2026. Proyeksi International Monetary Fund (IMF) sedikit lebih tinggi yaitu 4,9%. Sebelumnya, IMF pernah memprediksi ekonomi Indonesia pada 2025-2029 tumbuh konstan 5,1%. Pertumbuhan yang terbatas tapi lebih baik daripada pertumbuhan selama 10 tahun dari 2014 sampai dengan 2024 yang tertatih-tatih rata rata hanya 4,11% per tahun atau 4,90% per tahun jika mengeluarkan tahun pandemi 2020. Tapi, data historis dan ramalan lembaga dunia itu mengingatkan Indonesia berada di posisi terperangkap dalam stagnasi pertumbuhan 5%. Angka yang jauh dari cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
Setahun memimpin pemerintahan, Prabowo pantas mengevaluasi program kerjanya. Mengapa program kerja yang menciptakan pertumbuhan ekonomi hingga 5,12% pada kuartal dua 2025 tidak sampai dirasakan oleh masyarakat hingga terjadi demonstrasi besar-besaran pada pengujung Agustus lalu? Lalu, bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% jika mesin ekonomi Indonesia hanya mampu menghasilkan pertumbuhan 5%?