Sumber : Infobank
MERITOKRASI (meritocracy) sudah digaungkan sejak berabad-abad silam. Di dunia timur ada filsuf Tiongkok, Confusius (551- 479 SM), yang memperkenalkan birokrasi berbasis merit (kecakapan) melalui naskah-naskah klasiknya. Ia mengatakan perlunya sistem ujian kekaisaran yang memungkinkan rakyat biasa untuk menduduki jabatan pemerintahan melalui ujian ketat.
Di dunia barat ada filsuf Yunani kuno, Plato (428-347 SM), yang dalam karyanya, The Republic, mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan menuntut keahlian khusus, seperti kebijaksanaan dan sikap bijak, bukan sekadar status warisan atau pemungutan suara mayoritas.
Meritokrasi sendiri adalah lawan dari aristokrasi. Menurut pandangan filsuf Yunani kuno, Aristoteles (384- 322 SM), aristokrasi pada awalnya ideal diterapkan dalam pemerintahan karena segelintir orang yang unggul secara moral, intelektual, dan kebijaksanaan untuk bekerja demi kepentingan umum, kemudian sering diturunkan lewat garis keturunan keluarga (bangsawan), status militer, kepemilikan tanah, atau tingkat. Tapi, ketika sekelompok kecil penguasa tersebut menyimpang dan hanya memerintah demi kepentingan golongan atau kekayaan mereka sendiri, maka aristokrasi akan merosot menjadi oligarki.
Meritokrasi mengalami kebangkitan untuk meruntuhkan dominasi kaum bangsawan (feodalisme) dalam revolusi-revolusi di Eropa, seperti terjadi di Prancis pada 1789 hingga 1799 yang mengubah monarki menjadi republik. Dalam periode kepemimpinan dari 1799 hingga 1815, Napoleon Bonaparte secara radikal membangun fondasi Prancis dengan semangat meritokrasi militer dan sipil melalui prinsip “la carrière es ouverte aux talents” (jenjang karier yang terbuka bagi bakat), di mana pangkat tidak lagi hanya ditentukan oleh darah bangsawan. “A career open to talent, without distinction of birth,” katanya.
Sebelum Restorasi Meiji 1868, Jepang berada di bawah kekuasaan Keshogunan Tokugawa yang menerapkan sistem feodal kaku berdasar kasta (samurai, petani, perajin, pedagang). Kemudian, Jepang mulai menerapkan sistem pendidikan modern sebagai instrumen utama untuk menyaring individu-individu dengan kemampuan tinggi.
Mengapa meritokrasi kemudian menggeser sistem kekuasaan dalam pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok kecil orang dari golongan elite atau bangsawan?
Literatur sejarah mengatakan, sistem ini menjadi jawaban ketika sistem lama gagal menyesuaikan dengan perubahan zaman, serta meningkatnya kebutuhan negara, kerajaan, gereja, hingga perdagangan dunia, terhadap individu yang memiliki kompetensi, pendidikan, dan kemampuan administrasi, yang tidak selalu dapat dipenuhi hanya berdasarkan keturunan.
Menurut pemahaman saya, meritokrasi adalah sistem sosial atau politik di mana kekuasaan, kekayaan, dan posisi sosial diberikan kepada individu berdasarkan kemampuan, bakat, dan usaha pribadi, bukan kekayaan, hubungan keluarga, atau kelas sosial. Sedangkan, dunia bisnis memercayai bahwa meritokrasi adalah sistem di mana perekrutan, pembayaran, dan promosi hanya didasarkan pada keterampilan, upaya, dan kinerja individu, bukan senioritas, kelas sosial, atau hubungan pribadi dan ketekunan.
Maka, bicara meritokrasi adalah bicara manusia. Sedangkan, manusia adalah kunci keberhasilan organisasi, baik itu negara maupun perusahaan. Karena meritokrasi adalah tentang manusia, maka itu harus dimulai dari seorang pemimpin. Contohnya Lee Kuan Yew, pemimpin yang hanya mengandalkan orang-orang untuk bekerja keras dan bergairah untuk maju, berhasil membawa Singapura dari negara miskin pada 1965 menjadi negara maju dan salah satu negara paling kaya di dunia. Singapura adalah sebuah contoh meritokrasi, sebagaimana digambarkan oleh Lee Kuan Yew pada sebuah pidatonya pada 1971, “Singapore is a meritocracy and these people have risen to the peak with their own achievements, hard work and high performance.”
Begitu juga Tiongkok, yang pada1960-an masih menjadi negara miskin kemudian tumbuh memelesat menjadi negara adidaya. Keajaiban Tiongkok dimulai oleh pemimpinnya yang pragmatis, Deng Xiaoping (1904- 1997), yang memimpin pada 1978 hingga 1989. Kata-katanya yang terkenal, “Tidak penting apakah warna kucing putih atau hitam. Yang jelas dia harus bisa menangkap tikus.” Setelah dua tahun meluncurkan reformasi ekonomi, Deng mereformasi sistem kaderisasi. Langkah ini dilakukan secara paralel dengan mereformasi tempat persemaian utama kader, yakni pelayanan publik di jalur eksekutif.
Tulisan ini saya akhiri dengan kalimat Michelle Obama, “There is no magic to achievement. It’s really about hard work, choices, and persistence.” Saya menegaskan bahwa meritokrasi adalah hal yang baik. Seseorang yang diberikan amanah untuk memimpin harus dinilai berdasarkan pekerjaan dan hasil kerjanya, bukan berdasarkan kualitaskualitas yang bersifat dangkal.
Di dunia barat ada filsuf Yunani kuno, Plato (428-347 SM), yang dalam karyanya, The Republic, mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan menuntut keahlian khusus, seperti kebijaksanaan dan sikap bijak, bukan sekadar status warisan atau pemungutan suara mayoritas.
Meritokrasi sendiri adalah lawan dari aristokrasi. Menurut pandangan filsuf Yunani kuno, Aristoteles (384- 322 SM), aristokrasi pada awalnya ideal diterapkan dalam pemerintahan karena segelintir orang yang unggul secara moral, intelektual, dan kebijaksanaan untuk bekerja demi kepentingan umum, kemudian sering diturunkan lewat garis keturunan keluarga (bangsawan), status militer, kepemilikan tanah, atau tingkat. Tapi, ketika sekelompok kecil penguasa tersebut menyimpang dan hanya memerintah demi kepentingan golongan atau kekayaan mereka sendiri, maka aristokrasi akan merosot menjadi oligarki.
