Target pertumbuhan ekonomi 2027 sudah diketok: 6%. Sebuah target yang sangat ambisius di tengah dunia yang rapuh dan mudah terguncang. Ada konflik geopolitik yang memicu gelombang ketidakpastian dan ancaman krisis energi. Mesin-mesin produk domestik bruto (PDB) Indonesia pun sudah ngos-ngosan. Pengeluaran konsumsi individu tumbuh tidak merata dan didorong oleh kenaikan harga, sedangkan masyarakat yang pendapatannya stagnan harus makan tabungan serta menarik utang. Mesin fiskal tumbuh karena pemerintah menarik utang, jumlahnya naik hampir empat kali lipat dari 2014 hingga jumlahnya mencapai Rp10.000 triliun pada 2026. Mesin ekspor diadang ketegangan geopolitik dan perang dagang. Sedangkan, mesin investasi masih diadang tumpang tindih regulasi, birokrasi perizinan yang berbelit-belit, dan pungutan liar.

Tapi, Presiden Prabowo Subianto, yang memasuki tahun ketiga masa pemerintahannya, sangat optimistis. Secara politik, Prabowo merasa telah menjadi pemimpin kuat karena dikelilingi para loyalis yang selalu menyetujui kebijakan-kebijakannya. Hampir seluruh partai politik (parpol) berada di barisan kekuasaannya dan para pendukung politiknya sudah mendapatkan jatah kursi jabatan yang tersebar di badan-badan baru maupun badan usaha milik negara (BUMN). Sejumlah aksi demonstrasi massa yang memprotes kebijakan pemerintah dengan mudah dipukul mundur, seperti terjadi pada 18 dan 27 Agustus 2026 lalu.

Secara ekonomi, Prabowo juga merasa sangat berhasil. Pidatopidatonya mengandung diksi-diksi negatif, tapi dia terus disanjung dengan tepuk tangan para pejabat di lingkaran kekuasaan. Apalagi pemerintah mengklaim prestasinya dalam hal swasembada pangan, kemandirian energi, dan penyelesaian 100 persoalan bangsa. Begitu juga pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,11% sepanjang 2025 dan 5,45% pada semester satu 2026 secara tahunan.

Suahasil Nazara, Menteri Keuangan yang baru, menggan tikan Purbaya Yudhi Sadewa pada 14 September lalu, meyakini tahun 2026 akan ditutup dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%. “Saya yakin di kuartal tiga, kuartal empat, di setengah tahun kedua ini, kita masih bisa tumbuh di atas 5,5%,” ujarnya dalam konferensi pers sinergi BI Kemenkeu seperti dikutip Infobanknews.com, 25 September 2026.

Perekonomian nasional sedang menghadapi lanskap global yang makin kompleks dan penuh ketidakpastian. Perubahan geopolitik, fragmentasi perdagangan, perang dagang, fluktuasi harga energi dan komoditas, perubahan suku bunga global, serta gangguan rantai pasok dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi. Kerapuhan dunia yang paling nyata terlihat dari bagaimana gejolak geopolitik ini telah mencekik ekonomi masyarakat global melalui jalur energi dengan melambungnya harga minyak global serta diikuti menurunnya pasar saham sehingga banyak negara terjebak pada siklus ketidakstabilan. Di tengah dunia yang rapuh, konflik bersenjata yang dengan mudah terjadi seperti di Eropa Timur dan Timur Tengah telah meningkatkan ketegangan geopolitik dunia dan disertai oleh meningkatnya belanja pertahanan dunia.

World Economic Forum (WEF) pun melaporkan sederet risiko yang bisa menjadi pemicu terjadinya krisis keuangan global pada tahun-tahun mendatang. Dalam Laporan Risiko Global 2026, ada kekhawatiran, setengah dari pemimpin dan eksekutif bisnis menggambarkan kondisi dunia yang sedang berada di “tepi jurang”. Konfrontasi geoeconomic menjadi risiko yang melompat ke urutan nomor satu. Persaingan antarnegara yang tajam juga menempatkan konflik bersenjata di posisi risiko yang tinggi. Begitu juga risiko cuaca ekstrem. (Lihat: Ancaman Risiko Global).

Ancaman paling nyata dari risikorisiko di atas adalah melambungnya harga minyak dunia yang dampaknya menjalar ke sektor keuangan karena negara-negara akan menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi. Kenaikan harga minyak dengan cepat merobek fiskal negara seperti Indonesia sebagai negara importir minyak. Setiap kenaikan US$1 per barel, belanja subsidi dan kompensasi energi bisa naik Rp10 triliun dan menambah defisit APBN sekitar Rp6,7 triliun. Begitu juga cuaca ekstrem yang akan membuat akses pembiayaan makin mahal dan menyulitkan Indonesia.

Di tengah kondisi global yang rapuh, outlook ekonomi Indonesia juga tidak sedang baik-baik saja. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih terpuruk dan menunggu evaluasi lanjutan dari MSCI pada November 2026 terkait efektivitas reformasi dan transparansi data free float (saham publik). Nilai tukar rupiah kewalahan terhadap dolar AS (US$), bahkan kalah dibandingkan dengan mayoritas mata uang negaranegara dunia ketiga. Sejumlah analis mencermati risiko krisis yang tebersit di awal tahun kini makin nyata menjadi ancaman.

Menurut Biro Riset Infobank (birI) dalam kajian “Financial and Banking Outlook 2027”, ada 10 risiko dan tantangan yang bisa mengadang target pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Satu, beban fiskal di era suku bunga tinggi dan terpuruknya nilai tukar rupiah. APBN menyimpan bom waktu karena terlalu besar anggaran yang tidak menciptakan efek berantai dan itu dibiayai utang. Posisi utang pemerintah melonjak dari Rp2.608,78 triliun pada 2014 menjadi Rp4.778,60 triliun pada 2019 dan Rp8.680,13 triliun pada 2024, lalu menjadi Rp9.637,90 triliun per 2025, dan menembus Rp10.000 triliun tahun ini. Biaya utang terasa makin membebani APBN dari tahun ke tahun.

Persentase beban bunga terhadap total belanja merangkak dari 6,85% pada 2013, 11,93% pada 2019, dan 14,97% pada 2025. Tahun depan, beban bunga bertambah Rp68,08 triliun dari outlook 2026 menjadi Rp650,31 triliun atau setara dengan 15,87% dari total belanja negara yang direncanakan mencapai Rp4.097,19 triliun.

Sedangkan, pada 2027, pemerintah akan membayar utang jatuh tempo hingga Rp802 triliun dan bunga utang sebesar Rp650,31 triliun. Dari total belanja negara, 35,45% digunakan untuk membayar kewajiban. Jika ditambah dengan anggaran terbesar di tiga lembaga, yaitu Badan Gizi Nasional (Rp240 triliun), Kementerian Pertahanan (Rp189 triliun), dan Polri (Rp139,1 triliun), maka persentasenya mencapai 49,32% dari total belanja negara. Maka, ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas.

Dua, risiko stabilitas politik dan konflik daerah. Jurus efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menguatnya gejala sentralisasi membuat keuangan daerah sekarat dan bisa menimbulkan risiko ketidakpuasan dan pergolakan di daerah. Secara berturut-turut, pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dari Rp857,6 triliun pada 2024, menjadi Rp848,52 triliun pada 2025, dan Rp693 triliun pada 2026.

Pada 2027, TKD naik menjadi Rp735 triliun. Tapi, sebesar Rp51 triliun (66,23% dari anggaran dana desa Rp77 triliun) dialokasikan untuk membiayai program pemerintah pusat yaitu KDMP yang terdiri atas pembayaran kewajiban yang jatuh tempo atas pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP, termasuk pembayaran angsuran pokok, bunga, margin, atau bagi hasil.

Efisiensi anggaran yang diiringi penggelontoran dana progam Makan Bergizi Gratis (MBG) yang begitu besar memicu sebagian daerah mulai bersuara karena kekayaan alamnya disedot oleh pusat, sementara mereka menanggung sendiri imbas kerusakan alamnya.

Selain itu, lanskap politik nasional pun diwarnai spekulasi tentang retaknya hubungan Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo yang berebut pengaruh. Jika spekulasi panas itu terus bergulir, hal itu akan memengaruhi stabilitas politik nasional dan membuat investor memilih wait and see.

Tiga, cuaca ekstrem dan bencana alam. El Nino di depan mata mengancam harga pangan dan masyarakat yang sebagian besar sudah makan tabungan dan menarik utang tidak siap untuk merespons dampaknya. Belum lagi jika terjadi peristiwa katastrofe yang menimbulkan kerugian ekonomi maupun nyawa, seperti banjir bandang di Sumatra, kebakaran hutan di Kalimantan, dan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana alam selama 10 tahun mencapai Rp23 triliun per tahun. Sedangkan, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) hanya Rp491 triliun dan dana siaga darurat bencana hanya Rp5 triliun. Jika kota besar yang menjadi pusat ekonomi, seperti Jakarta, lumpuh dihantam bencana, maka hampir pasti ketahanan negara kolaps tanpa harus diserang negara lain.

Empat, pengikisan kebebasan sipil. Fenomena yang makin terasa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi berlangsung sejak era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) secara halus melalui aturan, kebijakan, praktik aparat, atau tekanan sosial yang makin membatasi masyarakat. Berkurangnya ruang bagi individu dan kelompok untuk menggunakan hak-hak dasar menyampaikan kebebasan berekspresi dan partisipasi publik akan menghilangkan mekanisme pengawasan sosial sehingga kepercayaan terhadap institusi akan tergerus. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan investor, melemahkan kualitas pengambilan kebijakan, serta menghilangkan partisipasi publik untuk mencegah lahirnya kebijakan dan pembangunan bukan untuk kepentingan rakyat.

Lima, pengikisan peran swasta. Sejak pemerintahan Jokowi, negara terlalu berdiri di depan dalam pembangunan ekonomi. Hal itu terlihat dari kebijakan APBN dan BUMN yang dikerahkan untuk mendukung program-program pemerintah yang bermuatan politik hingga tertimbun utang. Kini, Presiden Prabowo Subianto makin memperkuat peran negara, hingga mengambil alih pekerjaan yang sebetulnya sudah bisa dijalankan oleh pemain swasta.

Dominasi negara di pasar membawa dua hal negatif. Satu, potensi inefisiensi, hambatan inovasi akibat regulasi berlebihan, serta menciptakan defisit anggaran. Dua, turunnya minat pengusaha untuk berekspansi di dalam negeri dan memilih melakukan diversifikasi bisnisnya di luar negeri.

Prabowo tidak mau belajar dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memanfaatkan APBN untuk mendorong permintaan pasar. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama 10 tahun yang mencapai sekitar Rp1.000 triliun berhasil menciptakan kelas me nengah baru yang kemudian menstimulasi permintaan pasar sehingga masyarakat papan bawah kecipratan dampak berantainya. Industri perbankan pun menikmati pertumbuhan kredit perbankan hingga ratarata 21,52% per tahun. Pertumbuhan ekonomi pernah mencapai di atas 6%, yaitu pada 2007, 2008, 2010, 2011, dan 2012. Rata-rata pertumbuhan PDB pada 2005 hingga 2014 mencapai 5,71% per tahun.

Bandingkan dengan pemerintahan Jokowi yang lebih memainkan peran negara. Pertumbuhan ekonomi pada 2015 hingga 2024 tidak pernah mencapai 6%. Rata-rata pertumbuhan PDB hanya 4,21% per tahun dan jika tanpa menghitung tahun pandemi 2020 ketika ekonomi terkontraksi 2,07% rata-rata pertumbuhan sebesar 4,91% per tahun.

Enam, lemahnya penegakan hukum, yang membuat pelaku usaha atau investor menahan investasinya. Akibat supremasi hukum lemah, aturan tidak diterapkan secara konsisten, maka praktik korupsi banyak terjadi, merebaknya praktik ekonomi ilegal, persaingan tidak sehat, dan pelanggaran kontrak dapat meningkat. Kondisi ini membuat biaya ekonomi menjadi tinggi, menghambat produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya adalah kesenjangan ekonomi dan jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Terus tingginya budaya korupsi di tengah masifnya pemberantasan korupsi membuat dana-dana hasil korupsi menjadi “dead money” untuk menghindari pantauan PPATK. Padahal, dead money yang tidak mengalir ke perbankan atau diinvestasikan ke sektor riil menjadi fenomena yang merugikan perekonomian. Pemerintah berusaha menarik dana-dana tersebut melalui Patriot Bond yang dikeluarkan Danantara dengan perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Tujuh, disrupsi teknologi dan ancaman siber. Jika tidak dikelola dengan baik, kombinasi disrupsi teknologi dan ancaman siber dapat menekan produktivitas, memperbesar ketimpangan, dan menjadi risiko bagi stabilitas serta ketahanan ekonomi nasional. Disrupsi teknologi dan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mengubah struktur lapangan kerja. Bagi Indonesia, yang angkatan kerjanya didominasi lulusan SMA ke bawah, kecerdasan buatan bisa menjadi ancaman karena hilangnya sejumlah pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia, terutama pekerjaan yang bersifat rutin, administratif, dan dapat diproses secara digital.

Perkembangan teknologi digital dan AI juga meningkatkan risiko serangan siber terhadap perbankan, sistem pembayaran, perusahaan, rantai pasok, maupun infrastruktur strategis yang dapat menyebabkan gangguan operasional, kerugian finansial, kebocoran data, dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Jika terjadi secara luas dan berulang, kombinasi disrupsi teknologi dan ancaman siber dapat meningkatkan biaya ekonomi, mengganggu aktivitas perdagangan dan investasi, serta melemahkan stabilitas ekonomi.

Delapan, menurunnya kelas menengah. Mesin konsumsi ditopang oleh penduduk kelompok kelas menengah. Namun, kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah gagal melahirkan kelas menengah baru. Kelas menengah Indonesia terus tertekan sejak 2019 karena dilahap kenaikan harga, digerogoti cicilan utang, kebijakan yang membe bani, hingga diporoti berbagai pajak. Jumlah kelas menengah terus menyusut, dari 57,33 juta jiwa (21,45%) pada 2019, menjadi 56,34 juta jiwa (20,85%) pada 2020, menjadi 53,83 juta jiwa (19,82%) pada 2021, 49,51 juta jiwa (18,06%) pada 2022, 48,27 juta jiwa (17,44%) pada 2023, dan tinggal 47,85 juta jiwa (17,13%) pada 2024. Setelah berkurang 1,1 juta jiwa pada 2025, jumlah kelas menengah diperkirakan menyusut lagi pada 2026 dan 2027. Penyebabnya, kantong mereka akan terkuras oleh kenaikan suku bunga dan depresiasi nilai tukar rupiah serta kenaikan harga BBM dan energi yang diperkirakan akan lebih tinggi karena pemerintah akan memangkas anggaran subsidi energi pada 2027.

Sembilan, politisasi dan birokratisasi Danantara. BUMN adalah mesin kedua setelah APBN untuk mewujudkan visi presiden sebagai pemimpin politik. Sehingga, BUMN selalu sulit melepaskan diri dari politisasi dan birokratisasi meskipun pemerintah telah melakukan langkah holdingisasi hingga pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai payung besar BUMN. Karena penugasan penugasan pemerintah yang tidak semua layak secara bisnis, banyak BUMN yang kinerjanya kedodoran dan kemudian harus menyandarkan keuangannya kepada negara.

Tapi, karena APBN juga kedodoran membutuhkan dana, maka laba BUMN sebesar Rp120 triliun pun tahun ini diminta kembali dari Danantara ke pusat, sebagai kompensasi atas utang Whoosh yang seharusnya ditanggung Danantara lalu diambil alih APBN dengan mencicil Rp1,2 triliun per tahun. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi menjadi tumpuan pendanaan program program pemerintah. Contohnya membiayai 80.000 gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) senilai Rp240 triliun, yang dikucurkan tanpa memperhitungkan disiplin kredit dan penerapan risk management karena tingkat keberhasilan program KDMP yang belum jelas. Dengan posisi tersebut, apakah tujuan pendirian Danantara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru sekaligus tabungan masa depan bagi generasi mendatang Indonesia akan terwujud? Banyak yang ragu, bahkan khawatir predikat “sapi perah” yang pernah disandang BUMN akan kembali terjadi dan Danantara akan sibuk membereskan perusahaan perusahaan bermasalah.

Sepuluh, krisis lapangan kerja. Sejak pandemi COVID-19, pasar tenaga kerja dilanda badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Tragisnya, badai PHK terus berlanjut bahkan pada saat pemerintah dengan bangga menorehkan prestasi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Kementerian Tenaga Kerja pun mencatat, angka PHK terus membengkak dari 25.114 orang pada 2022, 64.855 orang pada 2023, 77.965 orang pada 2024, dan 88.519 orang pada 2025. Pada 2026 sampai dengan Agustus, jumlah korban PHK 53.490 orang. Gelombang PHK dan sempitnya lapangan kerja makin menekan daya beli masyarakat yang berpengaruh kepada kinerja sektor riil.

Sempitnya lapangan kerja membuat Indonesia pun dikepung kegiatan usaha informal, seperti pedagang kaki lima, ojek online, buruh harian lepas, asisten rumah tangga, hingga pekerja lepas (freelancer). Orang-orang berlomba lomba mencari rezeki di sektor informal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja informal terus meningkat dari 77,91 juta pada Agustus 2021, 80,24 juta pada Agustus 2022, 82,67 juta pada Agustus 2023, 83,83 juta pada Agustus 2024, dan 85,35 juta pada November 2025. Atau 57,70% dari total penduduk yang bekerja.

Dominasi tenaga kerja di sektor informal mengurangi kualitas pertumbuhan ekonomi dan menekan penerimaan pajak secara berkela njutan. Tapi, di tengah sempitnya lapangan kerja, pemerintah mengklaim jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 7,22 juta dan setengah menganggur menjadi 10,79 juta per Februari 2026.

Berdasarkan 10 alarm di atas, Biro Riset Infobank (birI) memperkira kan pertumbuhan ekonomi 2027 dalam tiga skenario. Dalam skenario pesimistis, ekonomi hanya tumbuh 4,80%-5,10%, laju inflasi 3,50%- 4,20%, nilai rukar rupiah Rp18.200- 18.800 per US$1, suku bunga BI-Rate 6,00%-6,50%, IHSG 6.800-7.100, dan pertumbuhan kredit 6,00%-8,00%.

Dalam skenario realistis, ekonomi hanya tumbuh 5,30%- 5,60%, laju inflasi 2,50%-3,00%, nilai rukar rupiah Rp17.300-Rp18.800 per US$1, suku bunga BI-Rate 5,25%- 5,75%, IHSG 7.300-7.500, dan pertumbuhan kredit 9,00%-11,00%. Sedangkan, dalam proyeksi optimistis, ekonomi tumbuh 5,80%- 6,00%, laju inflasi 2,00%-2,50%, nilai rukar rupiah Rp16.500-Rp17.000 per US$1, suku bunga BI-Rate 4,75%- 5,00%, IHSG 7.600-7.800, dan pertumbuhan kredit 11,50%-13,00%. Yang lebih penting dari tiga skenario tersebut adalah pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh masyarakat yang menaruh harapan saat memilih pemimpin. Pemerintah boleh “berjudi” di tengah ketidakpastian global dengan menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6% pada 2027. Tapi, masyarakat tidak peduli angka statistik yang tak menggambarkan kehidupan nyata.

Yang mereka butuhkan adalah harga kebutuhan pokok yang murah, tersedianya lapangan kerja, juga akses pendidikan dan kesehatan yang murah. Lebih baik ekonomi tumbuh di bawah 5% tapi dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, daripada mengejar pertumbuhan ekonomi 6% tapi hanya dinikmati segelintir orang kaya, sementara rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar saja harus makan tabungan dan makan utang. l

Tapi, Presiden Prabowo Subianto, yang memasuki tahun ketiga masa pemerintahannya, sangat optimistis. Secara politik, Prabowo merasa telah menjadi pemimpin kuat karena dikelilingi para loyalis yang selalu menyetujui kebijakan-kebijakannya. Hampir seluruh partai politik (parpol) berada di barisan kekuasaannya dan para pendukung politiknya sudah mendapatkan jatah kursi jabatan yang tersebar di badan-badan baru maupun badan usaha milik negara (BUMN). Sejumlah aksi demonstrasi massa yang memprotes kebijakan pemerintah dengan mudah dipukul mundur, seperti terjadi pada 18 dan 27 Agustus 2026 lalu.