Ada kesalahan cara pandang yang harus segera dihentikan: menganggap payroll aparatur sipil negara (ASN) hanya sebagai rekening tempat menerima gaji. Ini adalah cara berpikir seorang kasir, bukan seorang bankir. Dan, bank pembangunan daerah (BPD) telah terlalu lama terjebak dalam mentalitas kasir.

Bagi BPD, payroll adalah lebih dari itu. Ia adalah pintu masuk ke dalam ekosistem ekonomi daerah – ke dana murah, transaksi, kredit konsumtif, KPR, UMKM, kontraktor, hingga akhirnya dividen yang kembali menjadi pendapatan daerah. Payroll adalah urat nadi yang menghubungkan BPD dengan denyut kehidupan ekonomi rakyat.

Sejalan dengan itu, dalam ekonomi politik daerah, ada satu hal yang sering dilupakan: BPD adalah bagian dari ekosistem fiskal daerah. Pemerintah daerah (pemda) menerima dividen dari BPD. BPD menyalurkan kredit kepada masyarakat dan dunia usaha daerah. Dunia usaha menciptakan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi menghasilkan pajak dan pendapatan. Pada akhirnya, sebagian kembali kepada pemda.

Kajian Infobank Institute mengga mbarkan rantai tersebut seperti ini: Payroll → CASA → Likuiditas → Kredit → Multiplier Ekonomi → Dividen/PAD. Karena itu, keputusan mengenai payroll seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “Bank mana yang memberikan biaya administrasi paling murah?”

Pertanyaan ekonominya harus lebih besar: “Berapa total nilai ekonomi yang diciptakan atau hilang dari keputusan tersebut?” Kajian Infobank Institute bahkan merumuskan net policy impact dengan memperhitungkan efisiensi administrasi sekaligus biaya funding BPD, penurunan kapasitas kredit daerah, kehilangan dividen, dan kebocoran multiplier ekonomi lokal.

Inilah cara berpikir yang seharusnya dipakai kepala daerah. Bukan sekadar saving per transaction, tapi total economic value. Namun, ada satu hal yang juga harus diluruskan. BPD tidak otomatis mati ketika payroll ASN berpindah.

Pada Juni 2026, dalam bahan kajian ini, CAR BPD tercatat 26,19%, NPL gross 3,26%, dan NPL nett 1,27%. Artinya, persoalan yang dibahas lebih tepat dipahami sebagai risiko erosi ketahanan dan profitabilitas secara bertahap, bukan krisis solvabilitas seketika. Istilah yang lebih tepat bukan sudden death, melainkan slow bleeding. Dan, slow bleeding justru lebih berbahaya bagi organisasi yang merasa dirinya baik-baik saja.

Karena, neraca masih sehat: CAR masih tinggi, laba masih ada, NPL belum melonjak. Tapi, sedikit demi se dikit, CASA turun, average balance turun, cost of fund naik, NIM turun, kredit baru diperlambat. Laba juga turun, dividen turun, PAD pun tertekan.

Sampai suatu hari, BPD menyadari bahwa ia masih hidup, tapi tidak lagi mempunyai energi yang cukup untuk menjadi mesin ekonomi daerah. Ini adalah kematian yang paling berbahaya – kematian yang tidak disadari sampai semuanya terlambat. Seperti seseorang yang tidak merasa kan sakit karena penyakitnya ber kembang perlahan, hingga suatu hari tubuhnya tidak lagi mampu bangkit.

Maka dari itu, BPD harus berubah dari “Bank Pemerintah Daerah” menjadi “Bank Ekonomi Daerah”. Inilah agenda sesungguhnya.

Payroll ASN hanyalah pintu. Jika pintu itu suatu hari tidak lagi sepenuhnya dimiliki BPD, jangan lalu mengan ggap rumahnya runtuh. Bangun rumah yang lebih besar. Bangun rumah yang memiliki banyak pintu.

Menurut Infobank, setidaknya BPD harus memiliki tiga mesin baru. Pertama, retail funding. Cari dana masyarakat luas, bukan hanya ASN dan pemerintah. Harus berani turun ke pasar, ke desa, ke komunitas. Harus berani bersaing dengan bank umum dalam mencari dana ritel.

Kedua, productive lending. Perbesar pembiayaan UMKM, industri daerah, pertanian, perdagangan, dan rantai pasok lokal. Bukan hanya kredit konsumtif yang bergantung pada payroll. Fokus pula ke kredit produktif yang menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah.

Ketiga, transaction banking. Kuasai transaksi ekonomi daerah – bukan sekadar rekening gaji. BPD harus menjadi pusat ekosistem pembayaran digital di daerah.

Dengan demikian, ketika payroll ber pindah, uang daerah tidak otomatis ikut pindah. Ini bukan pekerjaan mudah. Ini membutuhkan keberanian, visi, dan kepemimpinan. Tapi, inilah harga dari kemerdekaan.

Dan, BPD harus memilih: tetap menjadi bank yang bergan tung pada belas kasihan, atau men jadi bank yang berdiri di atas kaki sendiri. Dan, mungkin, justru ketika payroll mulai pergi, era baru BPD dimulai. Era ketika BPD tidak lagi menjadi bank yang bergantung pada belas kasihan, tapi menjadi bank yang diperhitungkan karena kekuatannya sendiri. Era ketika BPD menjadi banknya ekonomi daerah, banknya rakyat.

Tapi, memindahkan gaji ASN dari BPD secara serta-merta bukanlah langkah bijak. Itu sama saja secara perlahanlahan menyiapkan satu “paku” peti mati bagi BPD – karena sisi kredit dari ASN jumlahnya masih 60%-65% dari outstanding kredit BPD. Itu yang harus dibicarakan lebih dalam. Tentu OJK juga harus menyadari itu. Sekali-kali OJK berpihak pada BPD yang sekarang perlu ditolong terkait perpindahan payroll dari BPD ini.

Bagi BPD, payroll adalah lebih dari itu. Ia adalah pintu masuk ke dalam ekosistem ekonomi daerah – ke dana murah, transaksi, kredit konsumtif, KPR, UMKM, kontraktor, hingga akhirnya dividen yang kembali menjadi pendapatan daerah. Payroll adalah urat nadi yang menghubungkan BPD dengan denyut kehidupan ekonomi rakyat.