Di tengah fluktuasi suku bunga, KPR syariah makin dilirik berkat skema angsuran tetap. Tapi, besarnya porsi pembiayaan konsumsi menyisakan pekerjaan rumah bagi industri perbankan syariah.
Sumber : Istimewa
PEMBIAYAAN konsumsi masih menjadi motor pertumbuhan bisnis bagi industri perbankan syariah. Segmen ini ditopang oleh berbagai produk, mulai dari pembiayaan rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) syariah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan emas, hingga pembiayaan multiguna.
Per April 2026, Biro Riset Infobank (birI) mencatat total penyaluran pembiayaan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp702,78 triliun atau tumbuh 10,84% secara tahunan. Segmen pembiayaan konsumsi mendominasi dengan pangsa 55,03% atau senilai Rp386,76 triliun. Dari jumlah itu, pembiayaan konsumsi BUS mencapai Rp308,47 triliun atau menguasai pangsa 43,89%, sedangkan UUS sebesar Rp78,29 triliun dengan pangsa 11,14%.
Di antara berbagai produk pembiayaan konsumsi, KPR syariah menjadi salah satu engine pertumbuhan di segmen ini. KPR syariah umumnya menawarkan angsuran tetap (fixed rate) hingga akhir masa pembiayaan melalui skema margin yang disepakati sejak awal akad, seperti melalui akad murabahah, istishna, maupun musyarakah mutanaqishah.
Dari sisi margin, produk KPR syariah pun kompetitif. Berdasarkan catatan Infobank per Juli 2026, sejumlah bank syariah menawarkan margin KPR mulai kisaran 2%-8%, bergantung pada program promo, jenis produk, dan ketentuan yang berlaku.
Sejalan dengan hal itu, tren pertumbuhan KPR syariah terus melambung di sejumlah bank syariah. Bank Syariah Nasional (BSN), misalnya. Per Juni 2026, KPR BSN tumbuh 22,02% secara tahunan atau menjadi Rp55 triliun. Angka ini menguasai 99% dari total portofolio pembiayaan konsumer anak usaha Bank Tabungan Negara (BTN) ini.
“Dominasi ini menunjukkan KPR sebagai produk unggulan dan pendorong pertumbuhan bisnis BSN,” kata Mochamad Yut Penta, Direktur Consumer Banking BSN, kepada Infobank, bulan lalu.
Sama halnya dengan BSN, pembiayaan rumah BCA Syariah, yakni KPR iB BCA Syariah, juga menjadi kontributor terbesar pembiayaan konsumer bank syariah ini dengan porsi mencapai 66,6% pada April 2026. Pembiayaan KPR Ib BCA Syariah ini tumbuh 25,2% menjadi Rp1,6 triliun. Sementara itu, di UUS CIMB Niaga, pembiayaan KPR syariah tumbuh 60% secara tahunan hingga Juni 2026 dengan kontribusi sekitar 86% terhadap total pembiayaan konsumer.
Serupa, per Juni 2026, outstanding pembiayaan KPR syariah di Bank Muamalat tercatat Rp2,4 triliun atau tumbuh sekitar 2,6% secara tahunan. Kepada Infobank, Ricky Ricardo Mulyadi, Direktur Retail Banking Bank Muamalat, menuturkan bahwa KPR menjadi salah satu produk utama dalam portofolio pembiayaan konsumer Bank Muamalat dengan kontribusi sebesar 45,5%. Pertumbuhan KPR syariah Bank Muamalat didukung oleh sejumlah faktor, seperti kebutuhan masya ra kat terhadap hunian yang tetap kuat, perluasan kerja sama dengan developer dan mitra pemasaran, serta optimalisasi segmen payroll dan nasabah prioritas.
“Pengembangan kanal pengajuan KPR secara digital melalui KPRHijrah. id juga turut mendongkrak pertumbuhannya. Selain untuk pembelian rumah baru maupun rumah second, KPR syariah Bank Muamalat dikembang kan untuk pembiayaan renovasi, refinancing, top up, dan pengalihan pembiayaan atau take over dari bank lain,” kata Ricky, bulan lalu.
Selanjutnya, Bank Syariah Indo nesia (BSI) juga mencatat pertum buhan pada pembiayaan rumah syariah. Berdasarkan laporan keuangan BSI, pembiayaan rumah BSI Griya per Maret 2026 mencapai Rp60,51 triliun atau tumbuh 4,26% secara tahunan. Produk ini menjadi kontributor terbesar kedua, setelah pembiayaan emas, dengan market share mencapai 18,42% terhadap total penyaluran pembiayaan konsumer BSI yang sebesar Rp184,28 triliun. Pembiayaan konsumer juga mendo minasi total pembiayaan BSI dengan porsi 56,09%.
Ke depan, meski masih berada dalam bayang-bayang tantangan kenaikan biaya dana, penyesuaian harga properti, serta kecenderungan masyarakat yang lebih berhati-hati mengambil pembiayaan jangka panjang, prospek KPR syariah diperkirakan akan terus tumbuh positif. Selain itu, di tengah fluktuasi suku bunga saat ini, produk KPR syariah kian dilirik nasabah karena menawarkan kepastian angsuran. Kondisi ini juga membuka peluang bagi perbankan syariah melalui skema pengalihan atau take over KPR dari bank konvensional yang menerapkan bunga floating rate.
“BSN melihat adanya pertumbuhan signifikan dari pengajuan take over pascakenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI). Skema KPR syariah yang menawarkan angsuran tetap dilihat masyarakat sebagai solusi finansial yang lebih aman,” tutur Penta.
Meskipun demikian, dominasi pembiayaan segmen konsumer sejati nya memunculkan tantangan bagi industri perbankan syariah. Pasalnya, struktur pembiayaan yang terlalu bertumpu pada konsumsi belum sepenuhnya mencerminkan fungsi intermediasi perbankan syariah dalam mendorong sektor riil.
Berdasarkan data Biro Riset Info bank, porsi pembiayaan konsumsi masih jauh lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan investasi maupun modal kerja. Per April 2026, pembia yaan investasi tercatat Rp136,29 triliun atau meme gang pangsa 19,39%, sedangkan pembiayaan modal kerja Rp92,06 triliun, dengan pangsa 13,10% terhadap total pembiayaan industri.
Eko Adi Irianto, Deputy Director, Department of Islamic Economy and Finance BI, menjelaskan, bergesernya portofolio pembiayaan syariah ke segmen konsumsi tidak terlepas dari pertimbangan risiko. Pembiayaan UMKM dinilai memiliki risiko lebih tinggi sehingga bank cenderung memperbesar pembiayaan konsumsi yang relatif lebih mudah disalurkan.
Selain itu, strategi ekspansi melalui kerja sama payroll membuat bank syariah lebih dahulu menawarkan produk pembiayaan konsumtif sebelum memperluas pembiayaan produktif. Namun, perkembangan terakhir menun jukkan bahwa pembiayaan konsumsi mulai menghadapi tantangan.
“Risiko kredit konsumsi mulai meningkat, sehingga bank harus lebih berhati-hati. Hal ini tidak terlepas dari melemahnya daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Ini menjadi perhatian bersama bagi kami BI, OJK, dan seluruh pelaku kepentingan,” kata Eko kepada Infobank, bulan lalu.
Sementara, Yusuf Wibisono, pengamat ekonomi syariah, melihat dominasi portofolio konsumsi di bank syariah turut dipengaruhi penggunaan akad murabahah yang menawarkan kepastian margin dan risiko lebih rendah, sehingga secara alami lebih banyak digunakan untuk pembiayaan rumah maupun kendaraan.
Meski tidak bermasalah dari sisi syariah, porsi pembiayaan konsumsi yang terlalu besar membuat kontri bu si perbankan syariah terhadap pengembangan sektor riil terbatas. Menurut Yusuf, peningkatan pembiayaan produktif membutuhkan perbaikan risk appetite dan kapasitas manajemen risiko perbankan syariah.
“Perbankan syariah sebaiknya menekuni dan mendalami sektor tertentu sebagai sektor utama untuk penyaluran pembiayaan. Setiap sek tor membutuhkan manajemen risiko pembiayaan produktif yang berbeda sesuai karakteristiknya,” ujar Yusuf kepada Infobank, bulan lalu.
Upaya itu dinilai penting mengi ngat pembiayaan produktif ke sektor riil akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Pembiayaan produktif mendorong lahirnya usaha baru dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil, yang pada gilirannya turut menekan kemis kinan dan kesenjangan ekonomi.
Per April 2026, Biro Riset Infobank (birI) mencatat total penyaluran pembiayaan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp702,78 triliun atau tumbuh 10,84% secara tahunan. Segmen pembiayaan konsumsi mendominasi dengan pangsa 55,03% atau senilai Rp386,76 triliun. Dari jumlah itu, pembiayaan konsumsi BUS mencapai Rp308,47 triliun atau menguasai pangsa 43,89%, sedangkan UUS sebesar Rp78,29 triliun dengan pangsa 11,14%.
