BPR perlu makin serius menangani fraud dan mismanajemen. Di era digitalisasi, keha-diran teknologi bisa menjadi katalis dalam menekan potensi terjadinya dua problem klasik itu. Tujuan besarnya, tentu saja supaya bank-bank rural makin sehat dan kuat.
INDUSTRI bank perekonomian rakyat (BPR) tengah mengha-dapi era disrupsi yang berbeda dibandingkan dengan masa- masa sebelumnya. Persaingan mem-perebutkan pasar makin ketat seiring kian mapannya bank umum, serta hadirnya lembaga keuangan lain, seperti multifinance dan fintech lending. Perilaku nasabah perlahan bergeser, buntut dari meningkatnya populasi generasi Z. Di saat yang sama, teknologi berkembang sangat pesat, jauh melampaui apa yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
Sebagai bekal dalam menghadapi disrupsi, BPR perlu memperkuat tata kelola, manajemen, serta melakukan pencegahan fraud. Ketiga aspek itu menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga daya saing, sekaligus mempertegas posisi industri sebagai salah satu pemain penting di sektor keuangan. Sayangnya, dalam beberapa waktu ke belakang, mismanajemen dan fraud masih menjadi momok bagi industri yang dikenal sebagai sahabat wong cilik ini.
Dalam talkshow The Finance ber-tajuk “Urgensi Modernisasi Core Banking dan Tata Kelola BPR di Tengah Era Disruptif”, yang diseleng-garakan di Yogyakarta, Juni lalu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sudah melikuidasi 153 BPR/ BPRS. Angka itu terhitung sejak Sep-tember 2005 sampai dengan Mei 2026.
K.M. Nuruddin, Plt Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan LPS, melihat bahwa selain persoalan permodalan dan kualitas aset, tidak sedikit BPR yang dilikuidasi karena problem tata kelola dan fraud. Ini yang jadi alasan kenapa regulator terus mengingatkan BPR untuk memperkuat pengawasan manajemen dan operasional. Hilangnya tata kelola hanya akan mencoreng nama baik bank rural, yang pada akhirnya menghambat kinerja industri.
“Untuk memperkuat tata kelola serta mencegah fraud agar tidak berulang dan tidak menimbulkan kejadian di kemudian hari, BPR/BPRS harus memperkuat diri melalui deteksi dini, data yang akurat, pela-poran yang cepat, serta keberanian dari pihak manajemen, untuk menin-daklanjuti setiap anomali sebelum merugikan bank dan merusak kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Tergerusnya kepercayaan publik di kondisi seperti ini akan makin menghambat momentum pertumbuhan BPR. Hingga April 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat intermediasi BPR tumbuh melambat. Aset naik 4,13% secara year on year (yoy) menjadi Rp212,70 triliun. Kredit serta dana pihak ketiga (DPK) masing-masing berada di posisi Rp157,59 triliun dan Rp149,89 triliun. Hanya tumbuh 3,46% dan 3,80%.
Regulator seperti LPS maupun OJK terus memperkuat aturan terkait penerapan tata kelola dan pencegahan fraud di BPR. Di saat yang sama, dorongan melakukan digitalisasi juga kian mengemuka.
Teknologi yang semula dianggap sebagai disrupsi justru bisa menjadi “partner” penting bagi pelaku industri untuk memperkuat manajemen internal sekaligus mencegah fraud.
Digitalisasi yang dahulu dianggap sebagai kebutuhan sampingan, kini menjelma sebagai faktor penting dalam menjalankan bisnis.
Misalnya, artificial intelligence (AI) bisa dimanfaatkan sebagai alat pemantau yang lebih cepat dan konsisten sehingga meminimalisasi potensi fraud.
Tapi, BPR-BPR tidak boleh lupa bahwa AI tetap memerlukan pelatihan dan pengembangan agar mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik. Pendapat tersebut dikemukakan Tedy Alamsyah, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo). Dan, yang terpenting, jangan sampai AI menggantikan peran manajemen sebagai pembuat keputusan.
“Nonsense kalau kita bicara teknologi atau AI kalau sebuah BPR tidak punya big data. Dan, ingat, AI itu hanya alat bantu dan sebagai kolaborator, bukan untuk mengambil keputusan. AI harus tetap akan berkolaborasi dengan manajemen sebagai expert person,” tegas Tedy.
Memang, pada praktiknya, upaya-upaya itu hanya dapat berjalan apabila perusahaan bersedia menyisihkan waktu dan modal. Harus diakui pula bahwa tidak semua bank rural memiliki kapasitas sumber daya yang sama untuk melakukan digitalisasi. Meskipun demikian, BPR tidak memiliki banyak pilihan apabila ingin tetap bertahan di tengah perubahan industri saat ini.
Modernisasi tak selalu identik dengan investasi besar atau transfor-masi yang harus dilakukan sekaligus. Terkadang, langkah paling penting justru dimulai dari kemampuan memilih inovasi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan bisnis, lalu mengeksekusinya secara berta-hap. Pendekatan ini dinilai lebih realistis ketimbang mengejar digitali-sasi yang terlalu ambisius.
Atas dasar itu, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik Daerah (Perbamida), mendorong BPR memanfaatkan sumber daya yang dimiliki terlebih dahulu, sembari mulai memodernisasi infrastruktur teknologi dan core banking. Sebab, teknologi yang diterapkan saat ini tetap dapat dikembangkan seiring bertambahnya kebutuhan di masa depan.
“Produk digitalisasi seperti apa yang bisa kita pakai? Kita nggak usah ngomong muluk-muluk segala macam, deh. Apa yang bisa kita terapkan? Apa yang bisa kita gunakan? Dan, apa yang bisa kita laksanakan segera? Tidak perlu tung-gu tahun depan. Cukup dalam jangka waktu tiga bulan ke depan misalnya,” ungkap Sofia.
Proses digitalisasi BPR juga menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM). I Nyoman Supartha, Direktur Utama BPR Hasamitra, mengaku telah mengalokasikan waktu dan investasi untuk menyiapkan SDM yang mampu mengelola teknologi informasi di lingkungan perbankan.
Secanggih apa pun teknologi yang dimiliki, nilainya tidak akan maksimal tanpa SDM yang mampu mengoperasikannya. Karena itu, modernisasi core banking bukan hanya soal menyediakan anggaran untuk membeli teknologi baru, tapi juga investasi jangka panjang dalam membangun SDM yang siap menghadapi era digital.
“Kami punya banyak orang di bidang IT. Penerapan teknologi itu memang butuh banyak sumber daya manusia. Itu harus menjadi suatu concern. Jadi, dari sisi sumber daya manusia, kami selalu latih. Dan, setiap hari perlu kami evaluasi secara paralel,” jelas Nyoman kepada Infobank.
Sejatinya, modernisasi bukan se-kadar mengejar tren digitalisasi, melainkan memastikan BPR memiliki fondasi yang makin kuat dalam menjalankan bisnis. Ketika tata kelola, teknologi, dan kualitas SDM berkembang secara beriringan, bank rural tidak hanya lebih siap mence-gah fraud dan mismanajemen, tapi juga memiliki bekal yang lebih kokoh untuk menghadapi dinamika industri ke depan. ?
Sebagai bekal dalam menghadapi disrupsi, BPR perlu memperkuat tata kelola, manajemen, serta melakukan pencegahan fraud. Ketiga aspek itu menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga daya saing, sekaligus mempertegas posisi industri sebagai salah satu pemain penting di sektor keuangan. Sayangnya, dalam beberapa waktu ke belakang, mismanajemen dan fraud masih menjadi momok bagi industri yang dikenal sebagai sahabat wong cilik ini.
